UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Titik Kritis Bahan

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal sering terasa berat. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena bahan yang dipakai setiap hari tidak selalu jelas asal-usulnya. Artikel ini membahas persoalan titik kritis bahan sebagai salah satu hambatan khas UMK.

Mengapa Bahan Menjadi Persoalan Khas UMK

UMK biasanya membeli bahan dalam jumlah kecil dari pemasok lokal. Informasi tentang asal bahan, terutama yang berasal dari hewan atau proses fermentasi, jarang tersedia lengkap. Akibatnya, pelaku usaha sulit memastikan apakah bahan tersebut memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal menempatkan bahan sebagai salah satu dari lima kriteria. Artinya, UMK perlu memiliki catatan tentang bahan yang digunakan, bukan sekadar keyakinan pribadi.

Tiga Titik Kritis yang Sering Ditemui

1. Bahan hewani tersembunyi

Beberapa bahan hewani dipakai dalam jumlah kecil tetapi berperan penting. Contohnya isinglass, bahan penjernih dari gelembung renang ikan yang umum dipakai pada minuman. Ada juga pepsin, enzim dari lambung hewan yang dipakai pada industri keju dan farmasi. Status kehalalan bahan-bahan ini tergantung pada sumbernya. UMK yang memakai bahan semacam ini perlu menelusuri asalnya, bukan menganggapnya otomatis halal atau otomatis haram.

2. Bahan kimia aditif

Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572) adalah contoh bahan anti-lengket pada tablet, bubuk minuman instan, dan kosmetik. Bahan ini bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Tanpa keterangan pemasok, UMK tidak dapat memastikan sumbernya. Alternatif nabati bersertifikat halal sebenarnya tersedia, tetapi tidak selalu mudah diakses dalam skala kecil.

3. Bahan fermentasi

Ragi (yeast) umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. UMK yang memproduksi roti atau produk fermentasi lain jarang menanyakan hal ini kepada pemasok. Padahal, kriteria bahan dalam Kepka 57/2021 menuntut kejelasan.

Dampak pada Proses Sertifikasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Dalam praktiknya, UMK yang tidak memiliki catatan bahan akan kesulitan saat menyusun dokumen sistem jaminan produk halal. Pemeriksa halal memerlukan bukti, bukan pernyataan lisan.

Persoalan ini diperberat oleh keterbatasan waktu dan tenaga. Pemilik usaha sering merangkap sebagai produksi, pemasaran, dan administrasi. Menelusuri satu per satu bahan bisa terasa merepotkan. Namun, tanpa penelusuran, proses sertifikasi berisiko tertunda.

Langkah Sederhana yang Dapat Dimulai

1. Catat semua bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dalam jumlah kecil.
2. Pisahkan bahan yang berasal dari hewan, hasil fermentasi, dan bahan kimia aditif.
3. Mintakan keterangan tertulis dari pemasok tentang asal bahan.
4. Untuk bahan yang tidak jelas, cari alternatif nabati atau bersertifikat halal.
5. Simpan catatan tersebut sebagai bagian dari dokumen sistem jaminan produk halal.

Langkah ini tidak memerlukan biaya besar, tetapi menuntut ketelatenan. Bagi UMK, manfaatnya bukan hanya untuk sertifikasi, tetapi juga untuk ketertiban produksi sehari-hari.

Peran Pendampingan

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH mengatur berbagai layanan, termasuk registrasi pendamping proses produk halal. Keberadaan pendamping dapat membantu UMK memahami kriteria dan menyiapkan dokumen. Namun, pendamping tidak menggantikan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengetahui bahan yang dipakai.

Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram. Yang dapat dilakukan UMK adalah memastikan bahan dan prosesnya tertelusur, lalu mengikuti prosedur yang berlaku.

Untuk membantu menertibkan catatan bahan dan titik kritis, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat digunakan UMK untuk mengelola registri bahan dan kesiapan sertifikasi secara bertahap.