Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal berjalan melalui urutan yang jelas: membangun SJPH, menyiapkan bahan, mendaftar ke BPJPH, diperiksa LPH, hingga fatwa dan sertifikat.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengisi formulir. Ada urutan teknis yang perlu dijalankan pelaku usaha, dari menyiapkan sistem internal sampai sertifikat diterbitkan. Artikel ini memandu tahapannya secara berurutan agar Anda tahu apa yang harus dikerjakan lebih dulu.
Dua pekerjaan ini sebaiknya selesai sebelum Anda menyentuh formulir pendaftaran. Keduanya menentukan seberapa lancar proses berikutnya.
Acuan penerapan sistem di sisi pelaku usaha adalah Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kelima kriteria ini menjadi kerangka kerja Anda sehari-hari, bukan dokumen sekali pakai.
Dalam praktik, mulailah dari kebijakan halal yang ditetapkan manajemen. Setelah itu bentuk tim dan tunjuk personel yang menjalankan sistem. Kriteria bahan dan proses biasanya menuntut kerja paling banyak karena menyangkut dapur produksi dan rantai pasok.
Daftar seluruh bahan yang masuk ke produk, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong. Untuk setiap bahan, telusuri asalnya dan minta dokumen pendukung dari pemasok.
Beberapa bahan perlu perhatian lebih karena statusnya bergantung pada sumber. Contohnya:
Untuk bahan seperti ini, jangan berhenti pada nama dagang. Telusuri sampai pemasok bahan dasarnya dan simpan buktinya.
Permohonan diajukan kepada BPJPH. Siapkan data produk, daftar bahan, dan dokumen pendukung yang diminta. Kelengkapan berkas di tahap ini memengaruhi kecepatan proses selanjutnya.
Setelah permohonan diterima, proses pemeriksaan dilakukan oleh LPH. LPH adalah lembaga yang telah melalui akreditasi, dan pedoman akreditasinya mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur antara lain ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta penanganan keluhan dan banding.
Dalam pemeriksaan, auditor akan mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata di lokasi. Karena itu, pastikan registri bahan, catatan produksi, dan prosedur yang Anda klaim benar-benar berjalan, bukan hanya tertulis.
Hasil pemeriksaan menjadi bahan bagi penetapan kehalalan. Penetapan ini adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Perlu dipahami, LPH memeriksa dan BPJPH menerbitkan sertifikat, sementara penetapan halal berada di ranah fatwa. Ketiga peran ini tidak saling menggantikan.
Sertifikat hanya diterbitkan oleh BPJPH. Setelah sertifikat terbit, pekerjaan belum selesai.
Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut Anda menjaga sistem setelah sertifikat diperoleh. Lakukan audit internal secara berkala. Periksa apakah ada perubahan bahan, pemasok, atau proses yang belum tercatat. Perubahan semacam ini sering luput dan justru menjadi temuan saat pemeriksaan berikutnya.
Jika ada pergantian pemasok, ulangi penelusuran titik kritis untuk bahan terkait. Simpan dokumen barunya. Konsistensi semacam ini yang membuat sertifikat Anda tetap bermakna, bukan hanya selembar kertas di dinding.
Urutan ini terlihat panjang, tetapi setiap tahap saling menopang. Sistem yang rapi di awal akan menghemat waktu di tahap pemeriksaan. Jika Anda ingin mengelola kelima kriteria SJPH, registri bahan, dan titik kritis dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu merapikan kesiapan sertifikasi Anda.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Artikel ini memandu langkah teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengajukan formulir. Ada urutan teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, mulai dari bahan hingga pemantauan.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.