UU 6/2023 dan Perubahan Regulasi Halal: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan pada regulasi jaminan produk halal di Indonesia. UU ini merupakan perubahan terakhir atas UU 33/2014. Bagi pelaku usaha, perubahan ini bukan sekadar pergantian dasar hukum, tetapi memengaruhi cara sertifikasi dijalankan dan apa yang perlu disiapkan.

Tiga Perubahan Pokok

Ringkasan regulasi menyebut tiga arah perubahan. Pertama, proses sertifikasi disederhanakan. Kedua, diperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Ketiga, dibuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Ketiganya perlu dibaca sebagai satu paket. Penyederhanaan proses tidak menghapus kewajiban memenuhi kriteria halal. Self-declare bukan jalan pintas tanpa bukti. Dan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal menegaskan bahwa penetapan kehalalan tetap berada di ranah fatwa, bukan di ranah administrasi.

Konsekuensi bagi UMK

Skema self-declare membuka jalur pernyataan halal bagi UMK. Bagi usaha mikro dan kecil, ini berarti ada jalur yang lebih ringkas dibanding sertifikasi reguler. Namun ada syarat yang melekat: produk harus berisiko rendah dan pelaku usaha harus mampu menyatakan bahwa bahan serta prosesnya memenuhi ketentuan.

Dalam praktik, kemampuan menyatakan itu bergantung pada dokumen. Pelaku usaha perlu mengetahui asal bahan, terutama pada bahan yang status kehalalannya bergantung pada sumber. Contohnya ragi, yang umumnya halal tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Contoh lain asam amino seperti L-Arginine, yang bisa berasal dari fermentasi mikrobial atau ekstraksi hewani. Perisa juga termasuk bahan yang pelarutnya sering berupa alkohol dan basisnya bisa hewani.

Jalur yang lebih ringkas tidak menghilangkan kebutuhan ketertelusuran. Justru di jalur inilah pelaku usaha dituntut memahami titik kritis pada bahan yang dipakai sehari-hari.

Konsekuensi bagi usaha menengah dan besar

Bagi usaha menengah dan besar, penyederhanaan proses sertifikasi berarti tahapan yang lebih jelas. Namun perhatian tetap pada pemenuhan sistem jaminan produk halal dan kesiapan dokumen bahan. Bahan penjernih seperti isinglass, yang berasal dari gelembung renang ikan, merupakan contoh bahan yang perlu ditelusuri asalnya. Alternatif nabati seperti bentonit atau karagenan dapat dipertimbangkan pada produk minuman non-alkohol.

Perubahan dasar hukum juga berarti pelaku usaha perlu memastikan rujukan internalnya mutakhir. Regulasi turunan terus disesuaikan. PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021 dan mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, serta pencabutan persetujuan LPH, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Di tingkat layanan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, serta mencabut Kepka 120/2022. Untuk akreditasi LPH, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 menjadi pedoman lengkap yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Apa yang perlu disiapkan

Konsekuensi praktisnya dapat dirangkum dalam beberapa langkah.

• Pastikan jalur sertifikasi yang sesuai dengan skala usaha. UMK dapat mempertimbangkan skema self-declare bila memenuhi syarat, sementara usaha lain mengikuti jalur reguler.
• Susun daftar bahan beserta asalnya. Untuk bahan yang statusnya bergantung pada sumber, sediakan dokumen pendukung dari pemasok.
• Periksa kesesuaian rujukan regulasi yang dipakai di internal. Perubahan seperti UU 6/2023, PP 42/2024, dan keputusan kepala BPJPH yang berlaku perlu tercermin dalam prosedur.
• Pahami pembagian kewenangan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Pelaku usaha tidak menetapkan status halal produknya sendiri.

Yang tidak berubah

Di tengah perubahan regulasi, satu hal tetap: sertifikat halal tidak serta-merta diperoleh karena prosesnya disederhanakan. Produk tetap harus memenuhi kriteria halal, dan penetapan kehalalan tetap menjadi kewenangan lembaga fatwa. Pelaku usaha berperan menyiapkan bukti dan sistem, bukan menetapkan status.

Membaca UU 6/2023 dengan tepat berarti memahami bahwa penyederhanaan proses menuntut kesiapan dokumen yang lebih tertib, bukan lebih longgar. Bagi pelaku usaha, nilai praktisnya ada pada kejelasan jalur dan ketertiban bukti.

Untuk memetakan kesiapan sistem jaminan produk halal, termasuk registri bahan dan titik kritis, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu pengelolaan kriteria halal dalam satu aplikasi.