UMK dan Kewajiban Sertifikasi Halal: Soal Titik Kritis Bahan
Bagi UMK, hambatan sertifikasi halal tidak hanya soal biaya dan berkas. Penelusuran titik kritis bahan sering menjadi persoalan yang paling sulit diselesaikan.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Bagi UMK, hambatan sertifikasi halal tidak hanya soal biaya dan berkas. Penelusuran titik kritis bahan sering menjadi persoalan yang paling sulit diselesaikan.
Sertifikasi halal tidak berhenti di produk akhir. Industri dan eksportir perlu memastikan pasokan bahan tetap terjaga di sepanjang rantai produksi.
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini diubah melalui KMA 944/2024.
Sertifikasi halal menuntut berkas yang rapi dan bahan yang tertelusur. Panduan ini memandu urutan teknisnya, dari pendaftaran sampai penerbitan sertifikat.
Titik kritis kehalalan tidak selalu tampak di label. Pelaku usaha perlu menelusuri asal bahan, pelarut, dan media produksinya satu per satu.
Kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua pelaku usaha, tetapi UMK menghadapi persoalan yang khas: dari keterbatasan dokumen sampai titik kritis bahan.
Bagi industri berorientasi ekspor, kehalalan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan bagian dari manajemen risiko rantai pasok yang menentukan penerimaan produk di pasar tujuan.
Pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diatur dalam Kepka BPJPH 78/2025. Apa isinya dan apa konsekuensi praktisnya bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal.
Sertifikasi halal berjalan melalui tahapan yang berurutan. Memahami urutannya membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen dan bahan pada waktu yang tepat.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.