Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan kompetensi personel yang berdampak langsung pada proses sertifikasi halal Anda.
Panduan langkah teknis sertifikasi halal: dari pendaftaran, pemeriksaan LPH, sidang fatwa, hingga sertifikat diterbitkan BPJPH.
Titik kritis kehalalan tidak selalu terlihat dari nama bahan. Artikel ini membedah empat kategori bahan dan langkah menelusuri asalnya lewat dokumen pemasok.
Banyak UMK memakai satu dapur dan satu alat untuk berbagai produk. Inilah sumber persoalan yang jarang dibahas dalam pengurusan sertifikasi halal.
Akreditasi LPH menentukan kapasitas layanan pemeriksaan halal. Bagi industri berorientasi ekspor, kesiapan bahan titik kritis sama pentingnya.
UU 33/2014 adalah induk aturan jaminan produk halal di Indonesia. Artikel ini menjelaskan isinya dan apa yang praktis berubah bagi pelaku usaha.
Panduan teknis mengurus sertifikasi halal secara berurutan: dari menyiapkan bahan, memilih jalur, hingga sertifikat diterbitkan BPJPH.
Titik kritis kehalalan sering tersembunyi di bahan tambahan dan cangkang kapsul. Kenali empat contohnya dan cara menelusuri asalnya lewat dokumen pemasok.
Kewajiban sertifikasi halal berbenturan dengan keterbatasan tenaga dan pencatatan UMK. Artikel ini membahas sumber persoalannya dan langkah yang bisa disiapkan.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
