Alur Teknis Sertifikasi Halal dari Pendaftaran sampai Sertifikat

Banyak pelaku usaha sudah menyiapkan dokumen, tetapi belum memahami urutan tahapan yang harus dilalui. Akibatnya, berkas dikirim ke pihak yang salah atau menunggu tanpa kejelasan. Artikel ini memaparkan alur teknis sertifikasi halal secara berurutan.

Siapa yang Berwenang

Ada tiga pihak dengan peran yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

• BPJPH menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat halal.
• LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.
• Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa.

Sertifikat hanya sah bila diterbitkan BPJPH. Sebaliknya, penetapan halal bukan kewenangan BPJPH maupun LPH. Memahami pembagian ini mencegah pelaku usaha menempuh jalur yang keliru.

Tahap 1: Menyiapkan Dasar Sistem

Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Acuan utamanya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang kemudian diubah dengan Kepka 20/2023.

SJPH memuat lima kriteria:

1. Komitmen dan tanggung jawab
2. Bahan
3. Proses produk halal
4. Produk
5. Pemantauan dan evaluasi

Kriteria bahan biasanya paling menyita waktu. Di sinilah pelaku usaha memetakan titik kritis, yaitu bahan yang statusnya bergantung pada asalnya. Empat contoh yang sering muncul:

• Taurin — asam amino pada minuman berenergi; kini umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi.
• Whey dan kaseinat — turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani.
• Lesitin (E322) — pengemulsi yang umumnya dari kedipai, namun sebagian dari kuning telur atau lemak hewani.
• Parfum atau bahan pewangi — pewangi kosmetik yang umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani.

Untuk setiap bahan berisiko, kumpulkan dokumen asal-usul, spesifikasi, dan sertifikat halal pemasok bila ada.

Tahap 2: Mengajukan Permohonan

Permohonan sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH. Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang diubah dengan KMA 944/2024. Pastikan jenis produk Anda termasuk di dalamnya dan ketahui tahap kewajibannya.

Lampirkan dokumen sesuai jenis produk. Untuk produk yang diolah, umumnya mencakup daftar bahan, alur proses produksi, dan dokumen pendukung bahan.

Tahap 3: Pemeriksaan oleh LPH

BPJPH menugaskan LPH untuk memeriksa produk. LPH yang ditunjuk harus terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan memuat persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, serta asesmen penyaksian.

Dalam pemeriksaan, auditor halal melakukan antara lain:

• Menelusuri dokumen bahan dan pemasok
• Memeriksa alur proses produksi, termasuk potensi kontaminasi silang
• Menilai kesesuaian penerapan SJPH di lokasi
• Mengambil sampel untuk pengujian bila diperlukan

Proses pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai pengganti PP 39/2021.

Tahap 4: Penetapan Kehalalan

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan sidang fatwa. Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk. Pelaku usaha tidak perlu menghadiri tahap ini, tetapi kelengkapan dokumen dari tahap sebelumnya sangat menentukan kelancaran proses.

Tahap 5: Penerbitan Sertifikat

Setelah kehalalan ditetapkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat berlaku untuk produk yang tercantum di dalamnya, bukan untuk seluruh lini produk perusahaan secara otomatis.

Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat bukan titik akhir. Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam SJPH mengharuskan pelaku usaha menjaga konsistensi. Perubahan pemasok, formula, atau proses produksi perlu dicatat dan dinilai dampaknya terhadap status halal produk. Audit internal secara berkala membantu memastikan sistem tetap berjalan sebelum diperiksa pihak luar.

Bagi yang ingin mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, termasuk registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi BPJPH, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat menjadi pilihan.