Alur Teknis Sertifikasi Halal Tahap demi Tahap

Proses sertifikasi halal di Indonesia memiliki alur yang jelas. Regulasi terbaru menyederhanakan beberapa tahap, tetapi kerangka dasarnya tetap sama: permohonan, pemeriksaan, penetapan kehalalan, lalu penerbitan sertifikat. Berikut urutan teknisnya.

1. Menentukan skema sertifikasi

Ada dua jalur utama. Untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, tersedia skema pernyataan halal (self-declare) yang diperkenalkan melalui UU 6/2023. Untuk pelaku usaha lain, berlaku skema reguler yang melewati pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Penentuan skema ini menentukan seluruh langkah berikutnya, termasuk siapa yang memeriksa dan dokumen apa yang harus disiapkan.

2. Menyiapkan dokumen dan data produk

Permohonan sertifikasi halal menuntut data yang konsisten antara formulir, label, dan kondisi nyata di lini produksi. Beberapa berkas yang umumnya diperlukan:

• Data pelaku usaha dan legalitasnya.
• Daftar produk yang diajukan beserta jenis dan variannya.
• Daftar bahan dan asal-usulnya, termasuk bahan tambahan.
• Alur proses produksi.
• Nama dan dokumen pendukung penyelia halal.
• Sertifikat halal bahan dari pemasok, bila tersedia.

Untuk bahan yang statusnya tergantung sumber, penelusuran dokumen menjadi penentu. Cangkang kapsul gelatin, misalnya, bergantung pada asal gelatin. Gliserin (E422) bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Lesitin (E322) umumnya dari kedelai, namun bisa pula dari sumber hewani. Taurin kini umumnya sintetis, tetapi secara historis berasal dari empedu sapi. Semua itu perlu dibuktikan lewat dokumen, bukan asumsi.

3. Pendaftaran permohonan

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Standar pelayanan BPJPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025, yang menetapkan 27 jenis layanan beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Pada tahap ini, kelengkapan berkas menentukan apakah permohonan langsung diproses atau dikembalikan untuk diperbaiki.

4. Pemeriksaan oleh LPH

Jika skema reguler, BPJPH menugaskan LPH untuk memeriksa. LPH yang ditunjuk harus terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Pemeriksaan mencakup audit dokumen dan audit lapangan. Auditor memeriksa kesesuaian bahan, proses, dan fasilitas produksi. Temuan dari tahap ini harus diselesaikan sebelum berkas diteruskan.

5. Penetapan kehalalan

Hasil pemeriksaan LPH disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan kehalalan adalah kewenangan lembaga fatwa, bukan kewenangan LPH maupun BPJPH.

Perlu dicatat: sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Tidak ada pihak lain yang berwenang menerbitkannya.

6. Penerbitan sertifikat halal

Setelah kehalalan ditetapkan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku untuk produk yang tercantum di dalamnya, sehingga penambahan varian atau perubahan bahan memerlukan pembaruan.

7. Menjaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan titik akhir. Pelaku usaha perlu menjalankan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan: menjaga kebijakan halal, mencatat perubahan bahan, dan melakukan audit internal secara berkala. Perubahan pemasok atau formulasi tanpa pencatatan adalah sumber masalah yang paling sering muncul saat survailen.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap untuk kelompok produk tertentu. Daftar kelompok produk dan penahapannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa posisi produknya dalam daftar tersebut untuk mengetahui tenggat yang berlaku.

Ringkasan urutan

1. Tentukan skema: self-declare atau reguler.
2. Siapkan dokumen dan data bahan.
3. Ajukan permohonan ke BPJPH.
4. Jalani pemeriksaan oleh LPH terakreditasi.
5. Tunggu penetapan kehalalan oleh lembaga fatwa.
6. Terima sertifikat dari BPJPH.
7. Jalankan SJPH secara berkelanjutan.

Setiap tahap bergantung pada tahap sebelumnya. Kualitas data bahan di awal menentukan kelancaran seluruh proses.

Untuk mengelola kriteria SJPH, registri bahan, dan titik kritis dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH.