Menelusuri Titik Kritis Bahan: dari Lemak Hewani hingga Pelarut Alkohol

Kehalalan sebuah produk tidak ditentukan oleh bentuk akhirnya. Ia ditentukan oleh asal setiap bahan dan bagaimana bahan itu diproses. Dua hal inilah yang paling sering luput diperiksa.

Bahan yang tampak netral bisa menyimpan titik kritis. Sebaliknya, bahan yang terdengar asing belum tentu bermasalah. Yang menentukan adalah sumber dan jalur produksinya.

Empat Contoh Titik Kritis

Lemak hewani dan shortening

Shortening adalah lemak padat dari hewan untuk menggoreng dan memanggang. Lard, yang berasal dari babi, mutlak haram. Karena itu status kehalalan shortening tergantung pada sumbernya.

Bahan ini umum dipakai pada kue kering, pastry, donat, mi instan, dan produk gorengan kemasan. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.

Pepsin

Pepsin adalah enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi. Ia dipakai pada industri keju dan farmasi. Statusnya tergantung sumber.

Alternatif yang tersedia adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial. Pemakaian pepsin juga ditemukan pada suplemen enzim pencernaan dan sebagian produk farmasi.

Propolis berpelarut alkohol

Propolis berasal dari lebah. Sumbernya halal. Titik kritisnya ada di proses ekstraksi, yang umumnya memakai etanol kadar tinggi.

Alternatifnya adalah propolis ekstrak air (water-based atau glycerin-based extract) atau propolis bubuk bebas alkohol. Produk ini lazim ditemukan pada suplemen imun, obat kumur herbal, dan produk perawatan luka tradisional.

Isinglass

Isinglass adalah bahan penjernih (fining agent) dari gelembung renang ikan. Ia umum dipakai pada bir dan anggur. Statusnya tergantung sumber.

Untuk produk minuman non-alkohol, bahan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan dapat menjadi alternatif. Pemakaian isinglass juga ditemukan pada sebagian jus kemasan.

Mengapa Penelusuran Menjadi Kunci

Empat contoh di atas menunjukkan pola yang sama. Nama bahan tidak cukup. Yang perlu diketahui adalah asal bahan, proses pengolahan, dan bahan penolong yang dipakai.

Penelusuran bahan adalah bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasinya pun bergerak ke arah yang lebih tertata. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Di sisi pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk pemeriksaan, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 memuat pedoman akreditasi LPH, termasuk persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian, dengan acuan SNI ISO/IEC 17065:2012.

Layanan BPJPH sendiri dirinci dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi.

Langkah Praktis Menelusuri Bahan

1. Kumpulkan dokumen bahan dari pemasok. Mintalah spesifikasi, lembar data, dan keterangan asal bahan.
2. Pisahkan bahan berdasarkan kategori, misalnya hewani, turunan alkohol, atau bahan penolong.
3. Tandai bahan yang statusnya tergantung sumber, seperti shortening, pepsin, propolis berpelarut alkohol, dan isinglass.
4. Telusuri bahan penolong. Pelarut, penjernih, dan enzim sering tidak tercantum pada label konsumen.
5. Untuk bahan berisiko, cari alternatif yang sudah jelas asalnya, seperti minyak nabati, enzim mikrobial, ekstrak air, atau penjernih nabati.
6. Catat hasil penelusuran dalam registri bahan. Perbarui setiap kali ada perubahan pemasok atau formulasi.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, artikel ini tidak menyatakan suatu produk halal atau haram secara definitif.

Yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah memastikan dokumen dan penelusuran bahan rapi. Semakin lengkap jejak asal bahan, semakin kecil ruang pertanyaan saat pemeriksaan.

Untuk merapikan registri bahan, titik kritis, dan kesiapan audit dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu bisnis mengelola seluruh kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.