Industri dan Ekspor Halal: Peran Akreditasi LPH

Bagi industri yang berorientasi ekspor, sertifikat halal bukan sekadar kewajiban administratif. Sertifikat itu menjadi syarat masuk ke sejumlah pasar. Karena itu, kapasitas layanan sertifikasi di dalam negeri berpengaruh langsung pada kecepatan produk menembus pasar.

Salah satu penentu kapasitas itu adalah jumlah dan mutu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi.

Posisi LPH dalam rantai sertifikasi

LPH menjalankan fungsi pemeriksaan kehalalan produk. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses yang berujung pada penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Penetapan kehalalan sendiri merupakan kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH.

Artinya, LPH berada di titik yang menentukan kelancaran arus permohonan. Semakin banyak LPH yang terakreditasi dengan lingkup kompetensi yang luas, semakin besar kapasitas pemeriksaan yang tersedia. Ini penting bagi industri yang mengajukan banyak jenis produk sekaligus.

Acuan akreditasi yang berlaku

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal mengatur persyaratan akreditasi, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.

Bagi pelaku usaha, keberadaan pedoman ini memberi gambaran tentang standar yang harus dipenuhi sebuah LPH. Kualifikasi Pratama dan Utama menandakan adanya tingkat kompetensi yang berbeda. Lingkup kompetensi menunjukkan jenis produk atau sektor apa yang boleh diperiksa oleh LPH tersebut.

Dari sisi industri, dua hal itu praktis. Pertama, pelaku usaha dapat menilai apakah LPH yang dituju memiliki lingkup yang sesuai dengan produknya. Kedua, pelaku usaha dapat memperkirakan apakah pemeriksaan bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Layanan BPJPH dan jangka waktu

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH menetapkan 27 jenis layanan BPJPH, lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Layanan itu mencakup akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Penetapan jangka waktu layanan membantu industri menyusun rencana. Untuk produk yang akan diekspor, tenggat waktu sering ditentukan oleh pembeli atau jadwal pengapalan. Karena itu, kepastian tahapan menjadi bagian dari perencanaan produksi, bukan urusan terpisah.

Titik kritis bahan yang menahan laju

Kesiapan LPH saja tidak cukup. Sebagian besar waktu dalam proses sertifikasi habis di sisi bahan. Beberapa bahan berikut lazim menjadi titik kritis pada produk industri.

• Isinglass. Bahan penjernih dari gelembung renang ikan, umum dipakai pada bir dan anggur. Statusnya tergantung sumber. Untuk produk minuman non-alkohol, bahan penjernih nabati seperti bentonit atau karagenan dapat menjadi pilihan.
• Albumin (putih telur). Umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Label sebaiknya menyebutkan "egg albumin/albumen" secara eksplisit. Bahan ini dipakai pada produk bakery, pengolahan daging olahan, dan produk farmasi tertentu.
• Mono- dan Digliserida Asam Lemak (E471). Pengemulsi paling umum di industri pangan. Sumbernya bisa minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah E471 bersertifikat halal dengan sumber asam lemak nabati yang tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok. Bahan ini banyak dipakai pada roti, margarin, es krim, cokelat, dan produk bakery kemasan.
• Daging Hasil Pemisahan Mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, berisiko campuran dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah pemotongan hewan bersertifikat. MSM lazim pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis.

Bagi industri, titik kritis ini bukan persoalan satu kali selesai. Perubahan pemasok dapat mengubah status bahan. Karena itu, dokumen pendukung dari pemasok perlu diperbarui secara berkala.

Kriteria SJPH sebagai kerangka kerja

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria itu memberi kerangka yang bisa dipakai perusahaan untuk menata diri sebelum pemeriksaan. Kriteria bahan dan proses produk halal bersinggungan langsung dengan titik kritis di atas. Kriteria pemantauan dan evaluasi menjaga agar sistem tetap berjalan setelah sertifikat terbit.

Kewajiban sertifikasi dan penahapannya

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Keputusan ini diubah dengan KMA 944/2024.

Penahapan berarti kewajiban itu tidak jatuh serentak pada semua kelompok produk. Bagi industri, penahapan memberi ruang untuk menyesuaikan rantai pasok. Namun penyesuaian itu tetap menuntut waktu, terutama bila pemasok berada di luar negeri.

Yang perlu disiapkan industri

1. Petakan bahan pada setiap SKU dan tandai mana yang berstatus tergantung sumber.
2. Kumpulkan sertifikat halal bahan dari pemasok, dan pastikan sumber asam lemak atau asal hewan tercantum jelas.
3. Pastikan LPH yang dituju memiliki lingkup kompetensi yang sesuai dengan jenis produk.
4. Jalankan kriteria SJPH secara terdokumentasi, termasuk audit internal.
5. Perbarui dokumen bahan setiap kali ada perubahan pemasok.

Langkah-langkah itu tidak menjamin kecepatan, tetapi mengurangi kemungkinan pemeriksaan berhenti di tengah jalan karena dokumen bahan belum lengkap.

Untuk menata kriteria SJPH secara terdokumentasi, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu perusahaan mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu aplikasi.