Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Sering Terlewat

Sertifikasi halal bukan sekadar formalitas bagi industri yang menargetkan pasar ekspor. Negara tujuan dengan populasi muslim besar menuntut bukti yang dapat ditelusuri, bukan sekadar klaim. Di sisi lain, pelaku usaha dihadapkan pada rantai pasok yang panjang dan kompleks. Beberapa bahan yang tampak aman justru menyimpan titik kritis yang sering terlewat.

Kerangka Regulasi yang Menentukan

Di Indonesia, kewajiban bersertifikat halal diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Regulasi ini menetapkan kelompok produk beserta penahapannya. Bagi industri, pemahaman atas cakupan dan tahapan ini menjadi dasar perencanaan sertifikasi, termasuk untuk lini produk yang ditujukan ke pasar ekspor.

Di tingkat operasional, acuan utama penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Kepka 20/2023. Lima kriteria di dalamnya mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kriteria bahan menjadi fondasi yang menentukan sejauh mana sistem dapat dipertanggungjawabkan.

Titik Kritis Bahan yang Sering Luput

Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya. Artinya, kehalalannya tidak dapat ditetapkan hanya dari nama bahan, melainkan harus ditelusuri hingga asal dan proses pengolahannya.

• Ekstrak vanili. Perisa vanila alami ini standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Statusnya bergantung pada sumber pelarut. Alternatifnya adalah vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air/gliserin yang bersertifikat halal. Bahan ini umum ditemukan pada kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium.
• Cangkang kapsul gelatin. Cangkang obat dan suplemen dari gelatin merupakan titik kritis yang paling sering luput dari perhatian konsumen, dan kerap juga dari pelaku usaha. Alternatifnya adalah kapsul nabati (vegetable capsule/HPMC — hydroxypropyl methylcellulose) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal. Penggunaannya luas pada obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan ini sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya adalah kolagen ikan (marine collagen) atau kolagen sapi bersertifikat halal. Bahan ini lazim pada suplemen kecantikan, minuman kolagen, dan produk perawatan kulit.
• Albumin (putih telur). Protein dari putih telur ini umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Umumnya tidak memerlukan pengganti; pastikan label menyebutkan "egg albumin/albumen" secara eksplisit. Bahan ini digunakan pada produk bakery seperti meringue dan macaron, pengolahan daging olahan, serta produk farmasi tertentu.

Implikasi bagi Dokumen dan Rantai Pasok

Bagi industri, titik kritis bahan bukan persoalan tunggal. Setiap bahan dengan status "tergantung sumber" menuntut dokumen pendukung yang menjelaskan asal usul dan prosesnya. Dalam konteks ekspor, dokumen ini menjadi bagian dari bukti bahwa sistem jaminan produk halal berjalan konsisten, bukan hanya pada saat audit, tetapi sepanjang siklus produksi.

Kriteria pemantauan dan evaluasi dalam Kepka 57/2021 menegaskan bahwa sistem harus dipelihara. Perubahan pemasok, pergantian formulasi, atau substitusi bahan perlu tercatat dan dinilai dampaknya terhadap status halal produk. Tanpa pencatatan yang rapi, titik kritis yang semula terkendali dapat berubah menjadi celah.

Peran Lembaga Pemeriksa Halal

Pemeriksaan di lapangan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Bagi industri, pemahaman atas kerangka ini membantu menyiapkan bukti yang relevan dan mengurangi risiko temuan saat asesmen.

Perlu ditegaskan bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Artikel ini tidak menetapkan status halal suatu produk, melainkan memetakan bahan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Langkah Praktis bagi Pelaku Industri

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan tambahan dan perisa, lalu tandai yang berstatus "tergantung sumber".
2. Kumpulkan dokumen pemasok yang menjelaskan asal bahan dan proses pengolahannya.
3. Catat setiap perubahan pemasok atau formulasi, dan nilai dampaknya terhadap SJPH.
4. Pastikan personel yang menjalankan SJPH memiliki kompetensi yang sesuai.
5. Lakukan audit internal secara berkala sebelum asesmen pihak luar.

Konsistensi pada titik kritis bahan adalah bagian dari kesiapan ekspor. Produk yang dokumennya rapi lebih mudah dipertanggungjawabkan di pasar mana pun.

Untuk memetakan titik kritis dan menyiapkan dokumen bahan secara sistematis, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu mengelola kriteria SJPH bisnis Anda dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.