Industri dan Ekspor Halal: Kesiapan Sertifikasi Produk Indonesia

Bagi industri, sertifikasi halal bukan sekadar urusan kepatuhan administratif. Sertifikat halal menunjukkan bahwa produk, proses, dan rantai pasoknya telah diperiksa terhadap persyaratan tertentu. Bagi pelaku usaha yang menyasar pasar ekspor, dokumen ini menjadi bagian dari kesiapan produk sebelum masuk ke negara tujuan.

Artikel ini membahas sisi industri dan ekspor: kerangka regulasi yang berlaku, titik kritis bahan yang sering menuntut perhatian, serta kesiapan sistem yang perlu dibangun.

Kerangka Regulasi yang Menjadi Acuan

Kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur kewajiban sertifikasi, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021. Ketentuan ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Artinya, daftar produk dan penahapannya perlu dipantau agar tidak merujuk pada ketentuan yang sudah berubah.

Pada tingkat pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Perlu ditegaskan: penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Bagi industri, kedua hal ini penting dipahami agar tidak salah membedakan antara hasil pemeriksaan dan penetapan status kehalalan.

Lembaga Pemeriksa Halal dan Standar Akreditasi

Pemeriksaan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam akreditasinya, LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Bagi industri yang mengekspor, LPH yang bekerja dengan standar ini membantu memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemahaman atas standar ini juga berguna saat perusahaan menyiapkan dokumentasi. Auditor akan bekerja mengikuti kerangka yang sama, sehingga bukti yang rapi dan terlacak memudahkan proses pemeriksaan.

Titik Kritis Bahan dalam Konteks Industri

Pada skala industri, persoalan bahan tidak berhenti pada satu pemasok. Perusahaan perlu menelusuri asal bahan hingga ke produsen awal, terutama untuk bahan yang statusnya bergantung pada sumber.

Bahan hewani

• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Produsen perlu memastikan pemasok mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Kolagen. Protein struktural dari kulit atau tulang hewan, sehingga sumbernya menentukan kehalalan, sama seperti gelatin. Alternatifnya adalah kolagen ikan atau kolagen sapi bersertifikat halal.

Aditif kimia

• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatif yang dapat ditelusuri adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial atau enzim pelunak adonan nabati.
• Asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572). Bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Versi nabati bersertifikat halal umumnya berasal dari minyak sawit.

Bahan-bahan ini muncul pada produk formula, suplemen, roti produksi massal, hingga kosmetik. Untuk industri yang memproduksi dalam volume besar, perubahan pemasok pada salah satu bahan dapat berdampak pada keseluruhan lini produk.

Kesiapan Sistem untuk Pasar Ekspor

Negara tujuan ekspor memiliki persyaratan sendiri. Karena itu, sertifikat halal dari Indonesia sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari strategi kesiapan, bukan titik akhir.

Beberapa hal yang perlu dibangun industri:

1. Registri bahan yang mutakhir. Catat setiap bahan, pemasok, dan dokumen pendukungnya. Perubahan sekecil apa pun perlu tercatat.
2. Penelusuran hingga produsen awal. Dokumen dari pedagang perantara saja tidak cukup untuk bahan yang statusnya bergantung pada sumber.
3. Pemisahan lini produksi. Pastikan alur bahan dan peralatan mencegah kontaminasi silang.
4. Audit internal berkala. Sistem yang tidak diuji cenderung melonggar seiring waktu.
5. Kesiapan personel. Penyelia halal dan tim terkait perlu memahami titik kritis pada produk yang mereka tangani.

Persyaratan negara tujuan dapat berbeda dari ketentuan domestik. Karena itu, penting memeriksa persyaratan pasar sasaran lebih awal, bukan setelah produk siap dikirim.

Menutup Celah antara Dokumen dan Praktik

Persoalan yang sering muncul di industri bukan ketiadaan dokumen, melainkan jarak antara dokumen dan praktik di lapangan. Registri bahan yang lengkap tidak berarti banyak bila lini produksi belum mencerminkan alur yang tercatat.

Karena itu, kesiapan sertifikasi sebaiknya diperiksa secara berkala. Bagi industri yang ingin mengelola kriteria SJPH secara terpadu—mulai kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal—platform SJPH dari IndoHalal.id dapat menjadi alat bantu untuk memetakan kesiapan tersebut sebelum pemeriksaan oleh pihak luar.