Industri dan Ekspor Halal: Memetakan Pasokan Bahan Berisiko

Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan. Ia menyangkut penerimaan produk di pasar tujuan. Ketika satu bahan tidak dapat ditelusuri asalnya, seluruh batch dapat tertahan. Karena itu, memetakan pasokan bahan berisiko menjadi pekerjaan rutin, bukan proyek sekali jadi.

Kerangka yang Sudah Ada

Kerangka kerjanya sudah tersedia. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 menetapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini kemudian diubah dengan Kepka 20/2023.

Untuk akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, acuan yang dipakai adalah SNI ISO/IEC 17065:2012. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Sementara itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024. Standar layanan BPJPH sendiri diperbarui melalui Kepka BPJPH 243/2025, yang menetapkan 27 jenis layanan beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif, serta mencabut Kepka 120/2022.

Bagi industri, empat dokumen itu membentuk satu rantai: apa yang wajib, bagaimana sistem dibangun, bagaimana diperiksa, dan bagaimana layanan diakses.

Bahan Berisiko di Lini Produksi

Persoalan ekspor sering muncul dari bahan yang tampak sederhana. Beberapa di antaranya perlu perhatian khusus.

Karmin atau Cochineal (E120)

Pewarna merah alami dari serangga cochineal ini berstatus syubhat karena ulama berbeda pandangan. Bahan ini lazim ditemukan pada minuman berwarna merah, permen, lipstik, yogurt buah, dan produk daging olahan. Alternatifnya adalah pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen.

Whey dan Kaseinat

Turunan susu ini pada dasarnya halal. Namun proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Bahan ini banyak dipakai pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, serta keju olahan. Alternatif yang lebih aman adalah whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial, atau rennet hewani bersertifikat halal.

Lemak Hewani dan Shortening

Lemak padat dari hewan untuk menggoreng dan memanggang ini bergantung pada sumbernya. Lard dari babi mutlak haram. Bahan ini umum pada kue kering, pastry, donat, mi instan, dan produk gorengan kemasan. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi bersertifikat halal.

Perisa atau Flavoring

Cita rasa tambahan ini pelarutnya sering berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani. Perisa banyak dipakai pada minuman ringan, snack, permen, produk susu rasa, dan mi instan. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial.

Dari Daftar Bahan ke Sistem

Memetakan bahan berisiko saja tidak cukup. Industri perlu menutup celah dengan langkah yang dapat diaudit.

1. Susun registri bahan yang memuat nama dagang, nomor batch, produsen, dan negara asal.
2. Kumpulkan dokumen pendukung untuk setiap bahan, termasuk sertifikat halal pemasok bila ada.
3. Identifikasi titik kritis pada bahan yang statusnya bergantung sumber, seperti whey, kaseinat, shortening, dan perisa.
4. Tetapkan bahan pengganti untuk setiap titik kritis agar produksi tidak berhenti saat pasokan bermasalah.
5. Jalankan audit internal berkala terhadap kriteria SJPH.
6. Simpan catatan pemantauan dan evaluasi sebagai bukti kesinambungan sistem.

Langkah ini sejalan dengan kriteria SJPH pada Kepka 57/2021. Ia juga memudahkan proses pemeriksaan oleh LPH yang mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, karena dokumen dan prosedur sudah tersedia sebelum auditor datang.

Mengapa Ini Menentukan Ekspor

Pasar tujuan yang menerapkan persyaratan halal akan memeriksa dokumen dan asal bahan. Ketidakjelasan asal satu bahan dapat menahan pengiriman, memicu penarikan produk, atau menutup akses ke pembeli tertentu. Sebaliknya, pasokan yang tertata memberi keunggulan: negosiasi lebih mudah, waktu pengiriman lebih pasti, dan risiko sengketa lebih kecil.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, industri sebaiknya memandang sertifikasi sebagai hasil akhir dari sistem yang berjalan, bukan sebagai tujuan tunggal.

Bagi perusahaan yang ingin menata seluruh kriteria SJPH dalam satu tempat, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga audit internal dan kesiapan sertifikasi BPJPH, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat menjadi pilihan untuk merapikan prosesnya.