Industri dan Ekspor Halal: Menata Sisi Pasokan Bahan

Sertifikat halal sering dipandang sebagai urusan akhir: dokumen yang diperoleh setelah produk selesai diproduksi. Dalam praktik industri dan ekspor, sertifikat justru hasil dari keputusan yang diambil jauh di hulu, pada saat bahan dipilih dan pemasok ditetapkan. Di titik itulah daya saing produk halal Indonesia di pasar global banyak ditentukan.

Mengapa sisi pasokan lebih menentukan

Produk jadi adalah kumpulan bahan. Jika satu bahan bermasalah, seluruh rantai produksi ikut terdampak. Karena itu, kemampuan industri menelusuri asal bahan menjadi penentu utama, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Kerangka pengelolaannya sudah tersedia. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023, memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kriteria bahan menempatkan registri dan ketertelusuran sebagai bagian dari sistem, bukan pekerjaan tambahan.

Dari sisi kelembagaan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Artinya, ekosistem pemeriksaan di sisi hulu ikut ditata, sejalan dengan kebutuhan industri akan verifikasi bahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Titik kritis yang sering muncul di rantai pasok

Beberapa bahan berulang kali menjadi perhatian karena statusnya bergantung pada sumber dan proses. Bahan-bahan berikut biasanya berstatus tergantung sumber, sehingga tidak bisa dinilai dari namanya saja.

• Pepsin. Enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatifnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti.
• Propolis berpelarut alkohol. Sumbernya halal, namun proses ekstraksinya umumnya memakai etanol kadar tinggi. Alternatifnya adalah propolis ekstrak air (water-based atau glycerin-based) atau propolis bubuk bebas alkohol.
• L-Arginine dan asam amino lain. Bisa hasil fermentasi mikrobial, bisa juga ekstraksi dari sumber hewani. Alternatifnya adalah asam amino hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal dengan dokumen ketertelusuran dari pemasok.
• Parfum atau bahan pewangi. Umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol (alcohol-free fragrance) atau musk sintetis bersertifikat halal.

Bagi industri berorientasi ekspor, daftar ini penting karena negara tujuan dapat memiliki persyaratan tersendiri. Ketertelusuran yang rapi memudahkan produsen menjawab pertanyaan pembeli maupun otoritas di negara tujuan, tanpa harus menyusun ulang dokumen setiap kali ada permintaan.

Kewajiban sertifikat dan penahapannya

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan telah diubah dengan KMA 944/2024. Bagi industri, penahapan ini memberi ruang untuk menyesuaikan rantai pasok secara bertahap, terutama pada bahan yang pemasoknya terbatas.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan suatu produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, penilaian internal perusahaan tidak menggantikan proses penetapan tersebut.

Langkah praktis di sisi industri

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan pembantu dan bahan yang tidak tampak di label konsumen.
2. Tandai bahan berstatus tergantung sumber dan minta dokumen ketertelusuran dari pemasok.
3. Siapkan alternatif pemasok untuk bahan yang titik kritisnya sulit diselesaikan.
4. Simpan catatan perubahan bahan, karena satu substitusi dapat mengubah penilaian.
5. Jalankan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian rutin, bukan kegiatan menjelang audit.

Dengan cara ini, sertifikasi tidak lagi menjadi beban di ujung proses. Ia menjadi konsekuensi dari rantai pasok yang memang sudah tertata, sekaligus modal untuk bersaing di pasar ekspor.

Untuk merapikan registri bahan, titik kritis, dan kesiapan audit dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu pelaku usaha mengelola seluruh kriteria SJPH secara berkelanjutan.