Industri dan Ekspor Halal: Titik Kritis Bahan yang Menentukan

Bagi industri yang memproduksi untuk pasar ekspor, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban administratif di dalam negeri. Ia menjadi bagian dari syarat penerimaan produk di negara tujuan. Pemeriksaan dilakukan berlapis, dari bahan baku sampai proses produksi.

Di titik inilah titik kritis bahan menjadi persoalan teknis yang menentukan. Bahan yang tampak sederhana bisa menahan seluruh proses verifikasi.

Mengapa titik kritis bahan menentukan di jalur ekspor

Lembaga pemeriksa halal bekerja dengan bukti dokumen dan penelusuran asal bahan. Untuk produk ekspor, rantai pasok sering lebih panjang dan melibatkan pemasok lintas negara. Setiap mata rantai harus bisa dijelaskan.

Bahan dengan status yang bergantung pada sumber tidak bisa diverifikasi hanya dari nama dagangnya. Ia butuh dokumen yang menunjukkan asal, proses, dan sertifikat halal dari pemasok. Tanpa itu, pemeriksaan berhenti di bahan tersebut.

Empat bahan yang sering menahan proses

Beberapa bahan muncul berulang dalam produksi pangan olahan dan farmasi. Statusnya tidak bisa ditetapkan hanya dari jenis bahannya.

• Whey dan kaseinat. Turunan susu ini sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Alternatifnya adalah whey atau kaseinat dari produsen yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Alkohol atau etanol. Statusnya bergantung pada sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Bahan ini dipakai sebagai pelarut perisa dan pewarna, pada ekstrak vanili, produk fermentasi, hingga obat cair. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol, atau etanol dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH.
• Pepsin. Enzim pencerna protein ini berasal dari lambung babi atau sapi, dan dipakai pada industri keju dan farmasi. Alternatifnya adalah pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal, atau enzim protease mikrobial sebagai pengganti.
• Shellac (E904). Pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Alternatifnya adalah shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi, atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni.

Keempat bahan ini dipakai luas: pada susu bubuk formula, minuman protein, produk roti dan bakery, keju olahan, suplemen, hingga pelapis pil dan buah segar.

Dari kriteria SJPH ke kesiapan verifikasi

Di sisi pelaku usaha, penerapan sistem jaminan produk halal diatur melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yang memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria bahan menuntut pelaku usaha memiliki registri bahan yang jelas, termasuk dokumen pendukung untuk bahan berisiko. Inilah yang kemudian diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal.

Akreditasi lembaga pemeriksa halal mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Pedoman akreditasi LPH sendiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Sementara itu, standar pelayanan BPJPH ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025, yang memuat 27 jenis layanan lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Yang perlu disiapkan industri berorientasi ekspor

Kesiapan ekspor tidak dimulai dari berkas pendaftaran, melainkan dari penelusuran bahan. Ada beberapa langkah yang bisa disiapkan lebih awal.

1. Susun registri bahan secara menyeluruh, termasuk bahan pembantu dan bahan penolong yang sering terlewat.
2. Petakan bahan yang statusnya bergantung pada sumber, seperti whey, kaseinat, pepsin, dan shellac.
3. Kumpulkan dokumen asal bahan dan sertifikat halal pemasok untuk bahan berisiko.
4. Pastikan proses produksi tidak bersinggungan dengan bahan yang belum terverifikasi.
5. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala agar perubahan pemasok tidak merusak kesiapan sistem.

Perlu dicatat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, tugas pelaku usaha adalah menyiapkan bukti dan sistem, bukan menetapkan status kehalalan produknya sendiri.

Penutup

Bagi industri yang mengejar pasar ekspor, titik kritis bahan adalah pekerjaan teknis yang berulang dan berkelanjutan. Untuk mengelolanya, platform SJPH dari IndoHalal.id membantu menyusun registri bahan, memetakan titik kritis, dan menjaga kesiapan sertifikasi BPJPH dalam satu aplikasi.