Industri dan Ekspor Produk Halal Indonesia: Apa yang Menentukan

Sertifikasi halal sering dipahami sebagai kewajiban administratif di dalam negeri. Padahal bagi industri, khususnya yang berorientasi ekspor, sertifikat halal berfungsi sebagai dokumen kelayakan pasar. Tanpa itu, produk bisa tertahan di pintu masuk negara tujuan. Artikel ini membahas sisi industri dan ekspor, bukan sekadar kepatuhan regulasi.

Landasan Hukum dan Perannya bagi Industri

Jaminan produk halal di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Perlu dicatat satu hal penting. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Industri perlu memahami pemisahan peran ini, terutama saat berkomunikasi dengan pembeli luar negeri yang menanyakan status halal produk.

Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Fondasi

Di sisi pelaku usaha, acuan utama penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Keputusan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Bagi industri, kelima kriteria ini bukan daftar administratif. Kriteria bahan dan proses menuntut ketertelusuran yang rapi dari pemasok hingga lini produksi. Inilah yang membedakan kesiapan sertifikasi antara pabrik yang dikelola baik dan yang hanya mengejar dokumen.

Mengapa Lembaga Pemeriksa Halal Penting

Pemeriksaan dilakukan oleh LPH. Kualitas LPH menentukan mutu audit. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Pedoman ini mencakup persyaratan, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Pedoman tersebut mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Bagi industri yang menghadapi audit pembeli dari negara lain, kerangka ini memberi titik acuan yang bisa dikomunikasikan secara teknis.

Titik Kritis Bahan yang Menentukan Penerimaan Pasar

Dalam praktik industri, beberapa bahan menjadi perhatian berulang. Berikut beberapa contoh yang relevan untuk produk olahan dan pangan kemasan.

• Albumin (putih telur). Protein dari putih telur ini umumnya halal, namun tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Penggunaannya mencakup produk bakery seperti meringue dan macaron, daging olahan, serta produk farmasi tertentu.
• Lesitin (E322). Pengemulsi ini umumnya dari kedelai dan halal, namun sebagian berasal dari kuning telur atau lemak hewani. Alternatif yang jelas adalah lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum pada label. Penggunaannya luas: cokelat, margarin, roti, susu bubuk, dan makanan bayi.
• L-Arginine dan asam amino lain. Suplemen asam amino dapat berasal dari fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Alternatif yang aman adalah asam amino hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal, disertai dokumen ketertelusuran dari pemasok. Bahan ini lazim pada suplemen kebugaran, minuman fortifikasi, dan pakan ternak.
• Ekstrak vanili. Perisa vanila alami ini standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Alternatifnya adalah vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air atau gliserin bersertifikat halal. Penggunaannya mencakup kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium.

Daftar ini bukan daftar lengkap. Ia menunjukkan pola: status halal sebuah bahan sering bergantung pada sumbernya, bukan pada jenis bahannya. Karena itu, dokumen pemasok menjadi penentu.

Implikasi bagi Ekspor

Pembeli di pasar tujuan umumnya meminta bukti yang dapat ditelusuri. Pertanyaan mereka sederhana: dari mana bahan ini berasal, dan siapa yang memverifikasi. Sistem yang rapi menjawab pertanyaan itu dengan cepat.

Sebaliknya, ketiadaan dokumen membuat proses negosiasi berlarut. Produk bisa menunggu, biaya penyimpanan bertambah, dan jadwal pengiriman bergeser. Di sisi lain, industri yang sudah membangun registri bahan dan audit internal yang tertib cenderung lebih siap menghadapi permintaan tambahan dari pembeli.

Perlu ditegaskan: sertifikat halal tidak menjamin penerimaan otomatis di semua pasar. Setiap negara memiliki ketentuan sendiri. Namun sertifikat dan sistem yang mendasarinya memperkuat posisi industri dalam pembicaraan dagang.

Langkah Praktis di Sisi Internal

1. Petakan seluruh bahan, termasuk bahan tambahan dan perisa, lalu tandai yang statusnya bergantung sumber.
2. Kumpulkan dokumen ketertelusuran dari setiap pemasok.
3. Susun kebijakan halal tertulis dan tunjuk personel yang bertanggung jawab.
4. Jalankan audit internal secara berkala sebelum pemeriksaan pihak luar.
5. Simpan catatan pemantauan dan evaluasi sebagai bukti kesinambungan sistem.

Kelima langkah ini sejalan dengan lima kriteria SJPH. Tidak ada jalan pintas yang menggantikan kerapian dokumen.

Penutup

Sisi industri dan ekspor produk halal bertumpu pada sistem, bukan sekadar sertifikat. Untuk merapikan kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu tempat, platform SAAS SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu menyiapkan kesiapan sertifikasi BPJPH secara bertahap.