Kepka BPJPH 57/2021: Lima Kriteria SJPH dan Beban Praktisnya

Bagi pelaku usaha, pertanyaan yang paling sering muncul bukan sekadar bagaimana mendaftar sertifikasi halal. Yang lebih menentukan adalah apa yang harus benar-benar berjalan di dalam perusahaan sebelum pemeriksaan dilakukan. Di titik inilah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal berperan.

Regulasi ini menjadi acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha. Isinya bukan daftar formulir, melainkan lima kriteria yang harus dibangun dan dijalankan. Kepka 57/2021 kemudian diubah dengan Kepka 20/2023, sehingga pelaku usaha perlu memastikan rujukan yang dipakai sudah versi terbaru.

Lima kriteria yang harus berjalan

Kelima kriteria tersebut adalah komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Susunan ini menunjukkan bahwa SJPH tidak berhenti pada pemilihan bahan. Ia menuntut sistem yang berjalan dari kebijakan manajemen sampai pengawasan rutin.

Kriteria komitmen dan tanggung jawab menyangkut kebijakan halal dan personel yang menjalankannya. Kriteria bahan menyangkut asal dan status setiap bahan yang masuk. Kriteria proses mencakup alur produksi dan fasilitas. Kriteria produk berbicara tentang hasil akhir. Kriteria pemantauan dan evaluasi memastikan semuanya tetap terjaga, bukan hanya benar sekali saat diaudit.

Konsekuensi praktis: bahan yang tidak tunggal asalnya

Kriteria bahan adalah bagian yang paling sering menyita waktu. Sebab, banyak bahan tidak berstatus tunggal. Statusnya bergantung pada sumber.

Lesitin (E322) umumnya berasal dari kedelai sehingga halal, namun sebagian diproduksi dari kuning telur atau lemak hewani. Lesitin dipakai luas pada cokelat, margarin, roti, produk susu bubuk, dan makanan bayi. Alternatif yang jelas tercantum pada label adalah lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari.

Contoh lain adalah pepsin, enzim pencerna protein dari lambung babi atau sapi, yang dipakai pada industri keju dan farmasi. Penggantinya dapat berupa pepsin dari lambung sapi bersertifikat halal atau enzim protease mikrobial.

Ada pula asam stearat dan magnesium stearat (E470, E572), bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk yang bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Versi nabati bersertifikat halal umumnya berasal dari minyak sawit. Bahan ini muncul pada tablet obat dan suplemen, bubuk minuman instan, serta kosmetik bedak padat.

Tidak semua bahan berisiko. Ragi (yeast) umumnya halal karena merupakan mikroorganisme fermentasi. Yang perlu dicek adalah media pertumbuhannya. Ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal umumnya sudah menjadi standar industri modern. Ragi dipakai pada roti, bir non-alkohol, produk fermentasi, dan ragi instan kemasan rumah tangga.

Pola ini penting dipahami. Yang menentukan bukan nama bahannya, melainkan asal dan dokumen yang menyertainya.

Dari mana aspek ketidakberpihakan dan kompetensi masuk

Di sisi lain, akreditasi LPH mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Bagi pelaku usaha, konsekuensinya bersifat praktis. Pemeriksaan dijalankan oleh pihak yang terikat aturan ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Anda berhak atas penanganan keluhan dan banding yang tertata. Ini juga berarti hasil pemeriksaan bertumpu pada kompetensi personel, bukan pada penilaian yang longgar.

Kaitan dengan kewajiban produk

Kriteria SJPH tidak berdiri sendiri. Kewajiban bersertifikat halal bagi kelompok produk tertentu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Kedua rujukan ini perlu dibaca bersama, karena yang satu menetapkan produk apa yang wajib, yang lain menetapkan sistem apa yang harus berjalan.

Perlu dicatat pula bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, membangun SJPH yang rapi tidak berarti menjamin hasil, melainkan memastikan perusahaan siap diperiksa dan mampu mempertahankan sistemnya.

Yang paling sering terlewat

Kriteria pemantauan dan evaluasi kerap dianggap formalitas. Padahal justru di sini SJPH diuji. Kebijakan halal yang bagus bisa kehilangan makna bila registri bahan tidak diperbarui, titik kritis tidak diawasi, dan audit internal tidak dijalankan. Perubahan pemasok atau formulasi adalah momen yang paling rawan.

Untuk membantu menata seluruh kriteria tersebut dalam satu tempat, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang mencakup kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH.