Kepka BPJPH 78/2025: Akreditasi LPH dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi halal bukan sekadar urusan bahan dan proses produksi. Ada rantai kelembagaan di belakangnya: lembaga yang memeriksa, auditor yang menilai, dan komite yang menetapkan kehalalan. Salah satu mata rantai itu adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 mengatur bagaimana LPH diakreditasi. Bagi pelaku usaha, regulasi ini menjelaskan siapa yang berwenang memeriksa dan sejauh mana lingkup pemeriksaannya.

Posisi LPH dalam sistem jaminan produk halal

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang induk yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, menjadi perubahan terakhir atas UU 33/2014. Perubahan itu menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Di sisi pelaksanaan, PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menggantikan PP 39/2021. Peraturan ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Dengan kata lain, PP 42/2024 memberi kerangka umum, sedangkan Kepka BPJPH 78/2025 mengisi kerangka itu pada tingkat teknis akreditasi.

Isi Kepka BPJPH 78/2025

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025 adalah pedoman akreditasi LPH. Cakupannya meliputi persyaratan akreditasi, kualifikasi Pratama dan Utama, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian. Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang lazim dipakai untuk lembaga sertifikasi produk.

Beberapa hal dapat dibaca sebagai penanda arah pengaturan:

• Ada dua kualifikasi. LPH tidak diperlakukan seragam. Kualifikasi Pratama dan Utama menunjukkan adanya pembedaan kapasitas dan lingkup kompetensi.
• Lingkup kompetensi dinyatakan eksplisit. LPH yang diakreditasi memiliki batas jenis produk atau bidang yang boleh diperiksa.
• Survailen dan asesmen penyaksian. Akreditasi bukan status sekali jadi. Ada pengawasan berkelanjutan dan penilaian terhadap kinerja pemeriksaan.
• Biaya dan alur permohonan diatur. Proses akreditasi memiliki jalur dan komponen biaya yang jelas.

Perlu dicatat, Kepka ini mengatur akreditasi lembaga, bukan tarif sertifikasi yang dibayar pelaku usaha. Keduanya hal berbeda dan sebaiknya tidak dicampur.

Konsekuensi praktis bagi pelaku usaha

Regulasi ini bekerja di belakang layar, tetapi efeknya sampai ke meja pelaku usaha.

1. Pemeriksaan mengikuti lingkup yang jelas

Ketika Anda mengajukan sertifikasi, pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang berwenang pada bidangnya. Lingkup kompetensi yang tegas membantu pelaku usaha memahami mengapa suatu aspek diperiksa dengan kedalaman tertentu, dan mengapa LPH tertentu mungkin tidak dapat menangani jenis produk Anda.

2. Mutu pemeriksaan lebih terjaga

Adanya survailen dan asesmen penyaksian berarti kinerja LPH dinilai secara berkala. Bagi pelaku usaha, ini relevan karena hasil pemeriksaan menjadi salah satu dasar penetapan kehalalan. Pemeriksaan yang tertib dan terdokumentasi membantu proses berjalan tanpa koreksi berulang.

3. Titik kritis bahan tetap menjadi inti

Apa pun lembaga yang memeriksa, substansi yang dinilai tetap sama: sumber dan proses bahan. Beberapa titik kritis yang sering muncul antara lain:

• L-Cysteine (E920). Pelunak adonan roti yang secara historis diekstrak dari rambut manusia atau bulu unggas. Alternatifnya adalah L-Cysteine hasil fermentasi mikrobial yang telah tersertifikasi, atau enzim pelunak adonan nabati. Bahan ini lazim pada roti tawar produksi massal, roti burger, dan pizza dough komersial.
• Perisa (flavoring). Cita rasa tambahan yang pelarutnya sering berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial. Bahan ini banyak pada minuman ringan, snack, permen, produk susu rasa, dan mi instan.
• Alkohol atau etanol. Pelarut dan pengawet yang statusnya bergantung sumber, kadar, dan tujuan penggunaan. Alternatifnya adalah pelarut nabati non-alkohol, atau etanol sintetis/industri dengan dokumen sumber dan kadar yang telah diverifikasi LPH. Bahan ini muncul pada pelarut perisa dan pewarna, ekstrak vanili, produk fermentasi seperti kecap, tapai, dan tempoyak, serta obat cair.
• Ekstrak vanili. Perisa vanila alami yang standar industrinya memakai etanol sebagai pelarut ekstraksi. Alternatifnya adalah vanili bubuk, vanillin sintetis, atau ekstrak vanili berpelarut air/gliserin bersertifikat halal. Bahan ini umum pada kue, puding, es krim, dan minuman kopi atau cokelat premium.

Daftar ini bukan penilaian halal atau haram atas suatu produk. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah menyiapkan dokumen sumber bahan dan memilih pemasok yang mampu menjelaskannya.

4. Persiapan dokumen menjadi penentu

Karena pemeriksaan berjalan dalam koridor yang terstandar, kualitas dokumen Anda menentukan kelancaran proses. Registri bahan, keterangan sumber, dan catatan proses produksi sebaiknya disusun rapi sejak awal. Kekosongan dokumen biasanya berujung pada permintaan perbaikan yang memperpanjang waktu.

Yang perlu dilakukan sekarang

Tidak semua pelaku usaha perlu memahami detail teknis akreditasi LPH. Namun tiga hal ini berguna:

1. Pastikan Anda mengetahui LPH yang akan memeriksa dan lingkup kompetensinya sesuai jenis produk.
2. Rapikan dokumen sumber bahan, terutama untuk bahan dengan status tergantung sumber.
3. Simpan catatan proses produksi secara konsisten, karena itulah yang diperiksa.

Regulasi akreditasi memang bukan pekerjaan harian pelaku usaha. Tetapi ia menjelaskan aturan main pemeriksaan, dan aturan main yang dipahami lebih mudah diikuti.

Jika Anda perlu memetakan bahan dan menyiapkan kriteria SJPH sebelum pemeriksaan, platform SJPH IndoHalal.id dapat membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.