Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Langkah demi Langkah
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal menuntut berkas yang rapi dan bahan yang tertelusur. Panduan ini memandu urutan teknisnya, dari pendaftaran sampai penerbitan sertifikat.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengisi formulir. Ada urutan teknis yang harus diikuti agar proses berjalan lancar. Artikel ini memandu langkahnya secara bertahap.
Ada dua jalur utama. Jalur reguler untuk pelaku usaha yang produknya berisiko atau berskala menengah ke atas. Jalur self-declare untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah. Pemilihan jalur menentukan jenis dokumen dan pemeriksaan yang akan dijalani.
Ini bagian paling teknis. Anda perlu daftar lengkap bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong. Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen dari pemasok: sertifikat halal, spesifikasi, dan keterangan asal bahan.
Perhatikan bahan yang statusnya tergantung sumber. Empat contoh yang sering muncul:
Untuk setiap bahan, catat nama dagang, produsen, negara asal, dan nomor sertifikat bila ada. Jika pemasok belum punya sertifikat, mintalah pernyataan tertulis dan rencanakan verifikasi lanjutan.
Sistem ini mencakup kebijakan halal, prosedur, dan personel. Anda perlu menunjuk Penyelia Halal yang menjalankan sistem sehari-hari. Sistem harus mencakup cara memilih pemasok, cara menangani bahan tidak sesuai, dan cara mencatat setiap perubahan resep.
Pendaftaran dilakukan melalui sistem BPJPH. Anda mengunggah data usaha, daftar produk, dan dokumen bahan. Jika memakai jalur reguler, Anda memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Akreditasi LPH mengacu pada standar SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta penanganan keluhan dan banding.
Dasar hukum layanan ini ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan perubahan dan aturan pelaksanaannya. Tata cara LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Standar layanan BPJPH, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif, ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025.
LPH memeriksa dokumen dan melakukan audit ke fasilitas produksi. Auditor akan menelusuri alur bahan dari gudang sampai produk jadi. Siapkan catatan pembelian, kartu stok, dan bukti pemisahan bahan. Jika ada temuan, Anda diberi kesempatan memperbaiki.
Hasil pemeriksaan LPH disampaikan untuk penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, jangan mengklaim produk sudah halal sebelum sertifikat terbit.
Sertifikat bukan titik akhir. Anda harus menjaga sistem tetap berjalan. Setiap ganti pemasok atau ubah resep, catat dan verifikasi ulang. Lakukan audit internal berkala agar sistem tetap layak saat diperiksa pihak luar.
Merapikan berkas teknis sejak awal menghemat waktu. Jika Anda ingin mengelola kriteria SJPH, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan audit dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Artikel ini memandu langkah teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengajukan formulir. Ada urutan teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, mulai dari bahan hingga pemantauan.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.