Panduan Teknis Sertifikasi Halal: dari Berkas sampai Sertifikat

Sertifikasi halal bukan satu langkah tunggal. Ia rangkaian tahap yang berurutan, masing-masing dengan kelengkapan berbeda. Pelaku usaha yang memahami urutannya bisa menyiapkan bahan dan dokumen lebih awal, sehingga tidak berhenti di tengah jalan.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi halal, pembentukan BPJPH, peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pelaksanaannya diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

1. Pastikan produk termasuk kelompok yang wajib bersertifikat

Langkah pertama adalah memastikan posisi produk. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Regulasi ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024.

Kelompok produk dan penahapan menentukan kapan kewajiban itu berlaku bagi usaha Anda. Sebelum menyusun berkas, pastikan produk Anda masuk dalam daftar tersebut dan pada tahap mana kewajibannya berjalan.

2. Petakan bahan dan titik kritis

Tahap ini menentukan kelancaran seluruh proses. Setiap bahan perlu dipetakan asalnya, bukan hanya namanya di label. Beberapa bahan yang tampak netral ternyata bergantung pada sumbernya.

• L-Arginine dan asam amino lain. Bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Alternatifnya adalah asam amino hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal dengan dokumen ketertelusuran dari pemasok. Umum dipakai pada suplemen kebugaran, minuman fortifikasi, dan pakan ternak.
• Cangkang kapsul gelatin. Titik kritis yang sering luput dari perhatian konsumen. Alternatifnya kapsul nabati (HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal. Banyak dipakai pada obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel.
• Lesitin (E322). Pengemulsi yang umumnya dari kedelai, namun sebagian dari kuning telur atau lemak hewani. Alternatifnya lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label. Banyak dipakai pada cokelat, margarin, roti, produk susu bubuk, dan makanan bayi.
• Albumin (putih telur). Protein dari putih telur yang umumnya halal, tetapi tetap perlu diverifikasi bebas campuran non-halal. Pastikan label menyebut "egg albumin/albumen" secara eksplisit. Umum pada produk bakery, daging olahan, dan produk farmasi tertentu.

Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen pemasok: sertifikat halal bahan, spesifikasi, dan alur produksinya. Bahan tanpa dokumen yang jelas sebaiknya diganti atau dicari pemasok alternatifnya.

3. Siapkan sistem jaminan produk halal

Sertifikasi menuntut bukti bahwa sistem Anda berjalan, bukan hanya daftar bahan. Ini mencakup kebijakan halal yang tertulis, daftar bahan yang dipakai, penanganan titik kritis, prosedur audit internal, dan kesiapan menghadapi pemeriksaan.

Peran personel di sini penting. Perusahaan perlu memiliki penyelia halal yang menjalankan sistem ini sehari-hari, bukan hanya saat audit berlangsung.

4. Ajukan permohonan dan tentukan jalur

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Jenis layanan, persyaratan, jangka waktu, dan tarif mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Regulasi ini menetapkan 27 jenis layanan BPJPH lengkap dengan persyaratan, jangka waktu, dan tarif, termasuk akreditasi LPH, registrasi LP3H dan Pendamping PPH, penerbitan sertifikat halal, serta kode fasilitasi. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Pastikan Anda membaca persyaratan untuk jenis layanan yang Anda ajukan. Berkas yang tidak lengkap akan memperlambat proses.

5. Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

Setelah permohonan diterima, LPH melakukan pemeriksaan. LPH adalah lembaga yang diakreditasi dan memiliki lingkup kegiatan tertentu. Karena itu, penting memastikan LPH yang memeriksa produk Anda memang memiliki lingkup yang sesuai.

PP 42/2024 mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal. Auditor inilah yang memeriksa kesesuaian bahan, proses, dan sistem Anda dengan dokumen yang diajukan.

6. Penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat

Hasil pemeriksaan diteruskan untuk penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.

Perlu dipahami, sertifikat tidak menyatakan semua produk serupa halal. Penetapan berlaku pada produk yang diperiksa, dengan bahan dan proses yang diajukan. Perubahan bahan atau pemasok setelah sertifikat terbit perlu dikelola agar kesesuaiannya tetap terjaga.

Menjaga kesesuaian setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan titik akhir. Bahan bisa berganti, pemasok bisa berubah, dan lini produksi bisa berkembang. Audit internal secara berkala membantu memastikan sistem masih sesuai dengan yang disertifikasi.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi, termasuk kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat menjadi pilihan untuk menertibkan dokumentasi sejak awal.