Panduan Teknis Sertifikasi Halal: Urutan Tahapan yang Tepat

Sertifikasi halal bukan sekadar mengajukan permohonan lalu menunggu sertifikat terbit. Ada urutan tahapan yang perlu dijalankan pelaku usaha agar proses berjalan lancar. Artikel ini memandu langkah teknis tersebut tahap demi tahap, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Tahap 1: Memahami kerangka regulasi

Sebelum menyusun dokumen, pahami dulu dasar hukumnya. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah UU 33/2014. Perubahan ini menyederhanakan proses sertifikasi, memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) untuk UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP 39/2021. PP ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk standar layanan, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan tarif, acuannya adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH. Keputusan ini mencabut Kepka 120/2022.

Tahap 2: Menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Acuan utama penerapan SJPH di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang diubah dengan Kepka 20/2023. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi:

1. Komitmen dan tanggung jawab — kebijakan halal tertulis dan personel yang bertanggung jawab.
2. Bahan — daftar bahan yang dipakai beserta status kehalalannya.
3. Proses produk halal — alur produksi yang mencegah kontaminasi silang.
4. Produk — kesesuaian produk dengan bahan dan proses yang didokumentasikan.
5. Pemantauan dan evaluasi — audit internal dan tindak lanjut.

Kelima kriteria ini menjadi kerangka kerja yang akan diperiksa pada tahap audit. Menyiapkannya sejak awal akan memudahkan langkah berikutnya.

Tahap 3: Memetakan bahan dan titik kritis

Langkah teknis berikutnya adalah memetakan setiap bahan yang digunakan. Fokus pada bahan yang status kehalalannya tergantung sumber. Beberapa contoh yang perlu perhatian:

• Whey dan kaseinat — turunan susu yang sendirinya halal, tetapi proses pembuatan keju sumbernya bisa memakai rennet hewani. Cari pemasok yang mencantumkan penggunaan rennet mikrobial atau rennet hewani bersertifikat halal.
• Taurin — asam amino pada minuman berenergi; kini umumnya sintetis, namun secara historis dari empedu sapi. Pilih taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan — kategori luas enzim (amilase, protease, lipase) yang bisa bersumber mikrobial, nabati, atau hewani. Utamakan enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal, dengan dokumen sumber dari pemasok.
• Vitamin D3 dari lanolin — sering diekstrak dari lemak bulu domba, bukan dari hewan sembelihan. Pilih vitamin D3 dari lanolin bersertifikat halal, atau vitamin D2 berbasis jamur/ragi.

Untuk setiap bahan, kumpulkan dokumen pendukung dari pemasok: sertifikat halal bahan, spesifikasi, dan keterangan sumber. Dokumen inilah yang akan diverifikasi pada tahap audit.

Tahap 4: Menunjuk penyelia halal dan menjalankan audit internal

Perusahaan perlu menunjuk personel yang menjalankan SJPH sehari-hari. Kompetensi personel ini dapat dibangun melalui pelatihan penyelia halal. Setelah sistem berjalan, lakukan audit internal untuk memastikan seluruh kriteria SJPH terpenuhi dan dokumen tersusun rapi. Audit internal membantu menemukan celah sebelum pemeriksaan oleh pihak luar.

Tahap 5: Mengajukan permohonan dan memilih jalur

Permohonan sertifikasi diajukan kepada BPJPH. Untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, tersedia skema pernyataan halal (self-declare) sebagaimana diperkenalkan melalui UU 6/2023. Untuk pelaku usaha lain, jalur yang ditempuh adalah sertifikasi reguler melalui LPH yang terakreditasi.

Pastikan persyaratan, jangka waktu, dan tarif layanan mengacu pada Kepka BPJPH 243/2025. Dokumen yang tidak lengkap akan memperlambat proses.

Tahap 6: Pemeriksaan oleh LPH dan penetapan kehalalan

LPH yang terakreditasi akan melakukan pemeriksaan kehalalan, termasuk audit ke fasilitas produksi dan verifikasi dokumen bahan. Hasil pemeriksaan diteruskan untuk penetapan kehalalan. Perlu dipahami bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha tidak dapat menyatakan produknya halal secara definitif sebelum melalui proses ini.

Tahap 7: Menjaga sistem setelah sertifikat terbit

Sertifikat bukan akhir dari proses. SJPH harus tetap dijalankan: pemantauan bahan, audit internal berkala, dan evaluasi jika ada perubahan bahan atau proses. Jika terjadi perubahan yang memengaruhi status kehalalan, ajukan pembaruan sesuai ketentuan. Menjaga sistem berarti menjaga sertifikat.

Urutan tahapan di atas membantu pelaku usaha memahami apa yang perlu disiapkan di setiap langkah. Untuk mengelola seluruh kriteria SJPH — kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi BPJPH — dalam satu aplikasi, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang dapat digunakan pelaku usaha.