Beranda Layanan Semua Layanan Galeri Aplikasi Konsultasi Mulai Konsultasi Konsultan Alat Sertifikasi Cek Sertifikat Titik Kritis Simulasi Sertifikasi Direktori Wawasan Regulasi Berita Pelatihan FAQ Tentang Cari
Mulai Konsultasi Masuk Daftar
Industri & Ekspor

Pasar Halal Global dan Posisi Indonesia yang Masih Timpang

Populasi Muslim terbesar dunia, tetapi baru menguasai sekitar 3% perdagangan halal global.

R
Redaksi IndoHalal
13 Agustus 2026 · 1 menit baca
820
Luminous night view of a bustling industrial port with cargo ships.

Industri halal global tumbuh 8–10% per tahun dengan nilai melampaui USD 3 triliun, dan diproyeksikan mencapai USD 4,96 triliun pada 2030. Indonesia, dengan sekitar 242,6 juta penduduk Muslim dan potensi belanja domestik yang diperkirakan menembus Rp11.182 triliun, baru menguasai sekitar 3% perdagangan industri halal dunia.

Mengapa timpang

Sebagian besar pelaku usaha Indonesia berorientasi pasar domestik, sementara sertifikat halal Indonesia belum otomatis diakui di seluruh negara tujuan. Eksportir perlu memenuhi persyaratan lembaga halal negara tujuan, seperti JAKIM di Malaysia, otoritas terkait di Uni Emirat Arab, HAK di Turki, atau SFDA di Arab Saudi.

Yang perlu disiapkan eksportir

  1. Sertifikat halal Indonesia yang aktif sebagai dasar.
  2. Pemetaan persyaratan negara tujuan — termasuk apakah lembaga halal Indonesia diakui di sana.
  3. Kesiapan dokumen berbahasa Inggris atau Arab.
  4. Sistem ketertelusuran yang dapat diaudit dari hulu ke hilir.

Sektor yang paling terbuka

Makanan olahan, bumbu dan rempah, kosmetik berbasis bahan alam, serta produk perikanan olahan memiliki permintaan yang konsisten di pasar Timur Tengah dan Asia Timur.

Bila Anda berencana ekspor, mulailah dari memetakan persyaratan negara tujuan sebelum memproduksi untuk pasar itu. Menyesuaikan formulasi setelah produksi berjalan jauh lebih mahal.

Artikel Terkait

Konsultasi Halal

Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.

Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.

Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.