Persoalan Khas UMK dalam Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini juga membentuk BPJPH, mengatur peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan menegaskan kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Bagi pelaku usaha besar, kerangka ini umumnya bisa diserap ke dalam sistem mutu yang sudah berjalan. Bagi UMK, persoalannya berbeda.

Sertifikasi Menuntut Sistem, Bukan Hanya Keyakinan

Acuan utama penerapan di sisi pelaku usaha adalah Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, yang kemudian diubah dengan Kepka 20/2023. Dokumen ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Lima kriteria itu menuntut jejak tertulis. Kebijakan halal harus dinyatakan. Bahan harus terdaftar. Titik kritis harus diidentifikasi. Audit internal harus dijalankan. Bagi usaha mikro yang produksinya dijalankan beberapa orang, pekerjaan ini menambah beban di luar produksi, penjualan, dan pembukuan harian.

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang diubah dengan KMA 944/2024. Penahapan membuat kewajiban tidak datang serentak, tetapi tidak menghapus kewajiban itu sendiri.

Empat Persoalan yang Sering Muncul

1. Bahan tidak selalu diketahui asalnya

UMK kerap membeli bahan setengah jadi tanpa mengetahui sumbernya. Empat bahan berikut sering menjadi titik kritis.

• Ragi (yeast). Umumnya halal, namun media pertumbuhannya perlu dicek. Alternatifnya adalah ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal, yang umumnya sudah menjadi standar industri modern.
• Karmin atau cochineal (E120). Pewarna merah alami dari serangga cochineal. Statusnya syubhat karena ulama berbeda pandangan. Penggantinya dapat berupa pewarna merah nabati seperti bit, anthocyanin, atau likopen.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin, berisiko campuran dari berbagai jenis hewan. Jaminannya adalah lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan bersertifikat.
• Mono- dan digliserida asam lemak (E471). Pengemulsi paling umum di industri pangan, bisa berasal dari minyak sawit atau lemak hewani. Yang dibutuhkan adalah E471 bersertifikat halal dengan sumber asam lemak nabati yang tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok.

Empat contoh itu menunjukkan pola yang sama: status bahan tidak bisa disimpulkan dari nama generiknya. Yang menentukan adalah dokumen dari pemasok.

2. Dokumen pemasok sulit diminta

UMK biasanya berposisi lemah terhadap pemasok. Permintaan sertifikat bahan untuk pembelian dalam jumlah kecil sering tidak mendapat respons. Padahal tanpa dokumen itu, kriteria bahan sulit dipenuhi.

3. Peran penyelia halal

Kriteria komitmen dan tanggung jawab mengandaikan ada personel yang menjalankan sistem. Pada UMK, fungsi ini sering dirangkap pemilik atau satu karyawan yang juga menangani produksi.

4. Menjaga sistem setelah sertifikat terbit

Kriteria pemantauan dan evaluasi menuntut sistem tetap berjalan. Perubahan pemasok atau formula harus tercatat. Ini pekerjaan berulang, bukan sekali selesai.

Ke mana UMK harus melangkah

Ada dua hal yang bisa dikerjakan lebih dahulu. Pertama, menyusun registri bahan secara sederhana: nama bahan, nama pemasok, dan status dokumen halalnya. Kedua, memisahkan bahan yang sudah jelas dari bahan yang masih perlu ditelusuri, seperti empat contoh di atas.

Untuk lembaga sertifikasi, akreditasi mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan. Artinya, pemeriksaan memang bertumpu pada bukti yang dapat diverifikasi.

Perlu ditegaskan, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, tugas UMK bukan menilai halal atau haram produknya sendiri, melainkan menyiapkan bukti bahwa bahan dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan khas UMK bukan pada niat, melainkan pada kapasitas administratif. Merapikan registri bahan dan titik kritis sejak awal membuat proses sertifikasi tidak lagi terasa sebagai beban tambahan. Jika Anda ingin merapikan langkah itu, layanan SJPH — Platform Sistem Jaminan Produk Halal dari IndoHalal.id membantu mengelola kriteria SJPH dalam satu aplikasi, mulai dari kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.