UMK dan Kewajiban Sertifikasi Halal: Soal Titik Kritis Bahan

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap untuk kelompok produk tertentu. Bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban ini sering terasa berat bukan karena satu hal saja. Ada persoalan berkas, ada persoalan biaya, dan ada persoalan yang jarang dibahas: memastikan bahan yang dipakai benar-benar bisa ditelusuri asalnya.

Kewajiban yang Berlaku Bertahap

Kelompok produk yang wajib bersertifikat halal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, beserta penahapannya. Keputusan ini kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Artinya, kewajiban itu tidak datang serentak untuk semua jenis produk.

Perubahan terakhir atas UU 33/2014 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi. Salah satunya dengan memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare bagi UMK, dan membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal. Penyederhanaan ini membantu, tetapi tidak menghapus satu pekerjaan mendasar: bahan harus diketahui asalnya.

Mengapa Titik Kritis Bahan Menyulitkan UMK

Titik kritis adalah bahan yang status kehalalannya bergantung pada sumbernya. Bahan seperti ini tidak otomatis halal dan tidak otomatis haram. Yang menentukan adalah dari apa bahan itu dibuat dan bagaimana penanganannya.

Bagi usaha besar, pertanyaan ini dijawab lewat dokumen pemasok. Bagi UMK, jalur itu sering tidak tersedia. Beberapa sebab yang umum:

• Bahan dibeli dalam jumlah kecil, sering tanpa label lengkap atau tanpa sertifikat halal.
• Pemasok adalah pedagang perantara, sehingga asal bahan tidak dapat ditelusuri sampai produsen.
• Resep sudah berjalan lama dan tidak pernah dicatat rinci per bahan.
• UMK tidak memiliki personel yang khusus menangani dokumen bahan.

Akibatnya, saat diminta menjelaskan asal bahan, UMK kesulitan menjawab. Bukan karena produknya bermasalah, tetapi karena informasinya tidak pernah terdokumentasi.

Empat Bahan yang Sering Luput

Beberapa bahan muncul berulang sebagai titik kritis pada produk UMK. Empat di antaranya:

1. Lemak hewani dan shortening

Lemak padat dari hewan dipakai untuk menggoreng dan memanggang. Lard dari babi termasuk yang mutlak tidak dibolehkan. Bahan ini lazim ada pada kue kering, pastry, donat, mi instan, dan produk gorengan kemasan. Alternatifnya adalah minyak sawit, minyak kelapa, margarin nabati, atau shortening dari lemak sapi yang bersertifikat halal.

2. Cangkang kapsul gelatin

Cangkang obat dan suplemen dari gelatin adalah titik kritis yang paling sering luput dari perhatian. Bahan ini ada pada obat resep dan bebas, suplemen vitamin, serta minyak ikan dalam bentuk softgel. Alternatifnya adalah kapsul nabati (vegetable capsule atau HPMC) atau kapsul gelatin sapi bersertifikat halal.

3. Asam stearat dan magnesium stearat

Bahan anti-lengket pada tablet dan bubuk ini tercatat sebagai E470 dan E572. Sumbernya bisa minyak sawit, bisa juga lemak hewani. Bahan ini dipakai pada tablet obat dan suplemen, bubuk minuman instan, serta kosmetik bedak padat. Alternatifnya adalah versi nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit.

4. Parfum dan bahan pewangi

Pewangi kosmetik umumnya berpelarut alkohol tinggi dan dapat memuat musk hewani. Bahan ini ada pada parfum, deodoran semprot, dan produk perawatan tubuh beraroma. Alternatifnya adalah parfum non-alkohol atau musk sintetis bersertifikat halal.

Yang Bisa Dilakukan UMK

Persoalan titik kritis bahan tidak selalu selesai dengan mengganti bahan. Sering kali yang dibutuhkan lebih dulu adalah pencatatan. Langkah yang bisa dimulai:

1. Daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan pembantu yang jumlahnya kecil.
2. Tandai bahan yang statusnya bergantung sumber, lalu cari tahu asalnya.
3. Simpan label, kemasan, atau keterangan pemasok untuk setiap bahan yang ditandai.
4. Untuk bahan yang tidak dapat ditelusuri, cari alternatif yang sudah bersertifikat halal.
5. Perbarui daftar itu setiap kali ada bahan atau pemasok baru.

Pencatatan ini terlihat sederhana, tetapi menjadi dasar bagi hampir semua proses sertifikasi. Tanpa daftar bahan yang rapi, penyelia halal akan kesulitan menjalankan tugasnya, dan proses sertifikasi berisiko berhenti di tengah jalan.

Peran Lembaga Pemeriksa

Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. LPH bekerja berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17065:2012, yang mengatur antara lain ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, serta penanganan keluhan dan banding. Pedoman akreditasi LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025, yang mencakup persyaratan, kualifikasi, lingkup kompetensi, biaya, alur permohonan, survailen, dan asesmen penyaksian.

Perlu dipahami bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH. Karena itu, memenuhi dokumen dan menelusuri bahan bukan jaminan hasil, melainkan syarat agar proses dapat berjalan.

Menutup Celah Sejak Awal

Bagi UMK, hambatan terbesar sering bukan pada niat memenuhi kewajiban, melainkan pada informasi yang tidak pernah tercatat. Menyusun daftar bahan dan menandai titik kritis sejak awal membuat proses sertifikasi lebih terarah. Untuk membantu pencatatan itu, IndoHalal.id menyediakan SJPH, platform yang mengelola kriteria sistem jaminan produk halal dalam satu aplikasi, mulai dari registri bahan, penandaan titik kritis, hingga kesiapan sertifikasi BPJPH.