UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Kesiapan Sistem

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini membentuk BPJPH, mengatur peran Lembaga Pemeriksa Halal, dan menempatkan penetapan kehalalan sebagai kewenangan MUI. Bagi pelaku usaha, kewajiban ini bukan sekadar urusan bahan, tetapi juga kesiapan sistem yang harus dibuktikan.

Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), persoalan khas sering muncul bukan pada niat, melainkan pada kemampuan menjaga sistem tetap berjalan. Bahan bisa saja sudah jelas, tetapi tanpa kebijakan, prosedur, dan catatan yang tertata, proses sertifikasi menjadi lebih berat.

Bahan yang tampak aman, sistem yang belum siap

Banyak UMK sudah menggunakan bahan yang secara umum tidak bermasalah. Namun, sertifikasi halal menuntut lebih dari itu. Pelaku usaha perlu menunjukkan bahwa bahan yang dipakai konsisten, terlacak, dan didukung dokumen yang memadai.

Contohnya pada bahan yang titik kritisnya bergantung pada sumber. Perisa (flavoring) sering menggunakan pelarut alkohol dan basisnya bisa hewani. Rennet untuk keju bisa berasal dari hewani atau mikrobial. Vitamin D3 komersial sering diekstrak dari lanolin. Gelatin hanya halal bila sumber dan penyembelihannya jelas. Bahan-bahan seperti ini menuntut penelusuran, bukan sekadar anggapan.

Persoalan UMK adalah ketika bahan sudah berganti pemasok, tetapi catatan tidak diperbarui. Atau ketika bahan yang sama dipakai untuk beberapa produk, namun dokumen pendukungnya tidak tersimpan rapi. Di titik ini, kesiapan sistem menjadi penentu.

Kebijakan halal yang tidak berhenti di dinding

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mencakup kebijakan halal, registri bahan, identifikasi titik kritis, audit internal, dan kesiapan sertifikasi. Bagi UMK, dokumen-dokumen ini bisa terasa administratif. Padahal, fungsinya adalah memastikan bahwa apa yang dikerjakan sehari-hari sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Kebijakan halal yang tidak dipahami oleh orang yang menangani produksi akan mudah terlewat. Registri bahan yang tidak diperbarui akan kehilangan manfaat. Identifikasi titik kritis yang tidak pernah ditinjau ulang akan menjadi formalitas. Di sinilah UMK perlu menempatkan sistem sebagai alat kerja, bukan tumpukan berkas.

Keterbatasan personel dan waktu

UMK sering memiliki tim kecil. Satu orang bisa merangkap beberapa fungsi. Menyusun dokumen, menelusuri bahan, dan menjaga catatan produksi menjadi beban tambahan di tengah operasional harian. Akibatnya, kesiapan sistem sering tertunda.

Persoalan ini tidak selalu selesai dengan menambah orang. Yang lebih dibutuhkan adalah cara kerja yang sederhana dan konsisten. Misalnya, mencatat setiap bahan masuk beserta dokumen pendukungnya, meninjau titik kritis secara berkala, dan menyimpan bukti audit internal. Langkah kecil ini membantu UMK menjaga kesiapan tanpa mengganggu produksi.

Peran pendampingan dan jalur yang tersedia

Regulasi memberikan ruang bagi UMK untuk menempuh jalur yang sesuai. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, yang diubah dengan KMA 944/2024, menetapkan kelompok produk dan penahapannya. Ini berarti kewajiban tidak selalu datang serentak, tetapi tetap perlu dipersiapkan.

Bagi UMK, pendampingan dapat membantu memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Bukan sekadar melengkapi berkas, tetapi memastikan sistem berjalan. Pendampingan yang baik membantu pelaku usaha melihat titik lemah, memperbaiki catatan, dan menyiapkan bukti yang relevan.

Perlu diingat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Karena itu, kesiapan sistem bukan untuk menggantikan penetapan kehalalan, melainkan untuk memastikan bahwa produk yang diajukan memang didukung oleh tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mulai dari yang paling dekat

UMK tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Yang bisa dimulai adalah merapikan registri bahan, memastikan dokumen pemasok tersimpan, dan meninjau titik kritis pada bahan yang paling sering dipakai. Dari situ, kebijakan dan prosedur bisa dibangun mengikuti praktik yang sudah berjalan.

Persoalan khas UMK dalam sertifikasi halal memang bukan hanya soal bahan. Persoalannya adalah kesiapan sistem yang harus dijaga di tengah keterbatasan. Dengan pendekatan yang sederhana dan konsisten, kesiapan itu bisa dibangun sedikit demi sedikit.

Jika Anda membutuhkan bantuan menata kriteria SJPH, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu mengelola kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan audit internal dalam satu aplikasi.