UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Bahan Baku di Titik Kritis

Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar urusan administrasi. Persoalan pertama biasanya muncul dari bahan baku. Bahan yang dipakai sehari-hari belum tentu bebas dari titik kritis. Di sinilah UMK sering tertahan.

Mengapa bahan baku menjadi persoalan khas UMK

UMK umumnya membeli bahan dari pemasok kecil atau pasar. Dokumen asal-usul bahan jarang tersedia. Informasi komposisi pun sering terbatas pada label kemasan. Padahal, untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku usaha perlu mengetahui asal bahan dan prosesnya.

UU Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal (self-declare) bagi UMK. Namun penyederhanaan itu tidak menghapus kebutuhan memahami bahan. Skema apa pun tetap menuntut kejelasan asal-usul bahan yang dipakai.

Titik kritis yang sering muncul di dapur produksi UMK

Beberapa bahan berikut kerap dipakai UMK dan perlu dicek asalnya.

• Asam stearat atau magnesium stearat (E470, E572). Bahan anti-lengket pada tablet, suplemen, bubuk minuman instan, dan kosmetik bedak padat. Sumbernya bisa minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah versi nabati bersertifikat halal, umumnya dari minyak sawit.
• Perisa (flavoring). Dipakai di minuman ringan, snack, permen, produk susu rasa, dan mi instan. Pelarutnya sering berupa alkohol, dan basisnya bisa hewani. Alternatifnya adalah perisa bersertifikat halal dengan pelarut nabati dan basis nabati atau mikrobial.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Bahan untuk sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging harga ekonomis. Berisiko tercampur dari berbagai jenis hewan. Alternatifnya adalah produk daging olahan dengan jaminan lini produksi khusus halal dan sertifikat dari rumah potong hewan bersertifikat.
• Ragi (yeast). Umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Alternatifnya adalah ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal, yang umumnya sudah menjadi standar industri modern.

Daftar ini tidak lengkap, tetapi memberi gambaran bahwa bahan yang tampak sederhana bisa menyimpan persoalan.

Hambatan praktis: dokumen dan keterlacakan

Persoalan UMK bukan hanya mengenali titik kritis, tetapi membuktikan asal bahan. Produsen kecil sering tidak memiliki catatan pembelian yang rapi. Pemasok pun kadang tidak bisa memberikan keterangan tertulis. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan menyusun daftar bahan yang siap diperiksa.

Keterlacakan bahan menjadi kunci. Tanpa catatan yang jelas, proses sertifikasi bisa terhambat. UMK perlu mulai membiasakan diri mencatat asal bahan, nomor bets, dan dokumen pendukung dari pemasok.

Langkah yang bisa dimulai UMK

1. Buat daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk.
2. Tandai bahan yang termasuk titik kritis, seperti yang mengandung lemak hewani, alkohol, atau berasal dari hewan.
3. Minta keterangan tertulis dari pemasok tentang asal bahan dan sertifikat halal bila ada.
4. Simpan catatan pembelian dan dokumen pemasok secara teratur.
5. Pertimbangkan mengganti bahan kritis dengan alternatif nabati bersertifikat halal bila memungkinkan.

Langkah ini tidak menjamin sertifikat terbit. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat hanya diterbitkan BPJPH. Namun kesiapan bahan dan dokumen akan memudahkan proses penilaian.

Kesimpulan

Bagi UMK, sertifikasi halal dimulai dari meja produksi, bukan dari berkas pendaftaran. Memahami titik kritis bahan dan membangun kebiasaan mencatat asal bahan adalah fondasi yang perlu disiapkan sejak awal. Tanpa itu, penyederhanaan proses yang disediakan regulasi tidak banyak membantu.

Jika Anda perlu merapikan data bahan dan menilai kesiapan sistem jaminan produk halal, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu mengelola registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu aplikasi.