UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Dokumen Pemasok

Dalam pengurusan sertifikasi halal, UMK sering sampai pada titik yang sama: bahan sudah dicatat, titik kritis sudah dikenali, tetapi proses berhenti ketika harus melampirkan bukti dari pemasok. Persoalan ini jarang muncul dalam diskusi umum, padahal di lapangan ia yang paling sering menahan laju penyelesaian.

Mengapa dokumen pemasok menjadi hambatan

Kriteria sistem jaminan produk halal di sisi pelaku usaha diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Keputusan ini memuat lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan tersebut telah diubah dengan Kepka 20/2023.

Kriteria bahan menuntut pelaku usaha mengetahui asal dan status bahan yang dipakai. Bagi industri besar, informasi itu biasanya sudah tersedia dalam bentuk sertifikat bahan dari pemasok. Bagi UMK, informasi yang sama sering kali tidak terdokumentasi. Pembelian dilakukan dari pedagang perantara, kemasan tidak mencantumkan produsen asal, dan tidak ada surat keterangan yang bisa diarsipkan.

Akibatnya, UMK bisa menyebut nama bahan dengan benar tetapi tidak dapat menunjukkan dasar penilaiannya. Inilah yang membedakan persoalan dokumen pemasok dari persoalan titik kritis bahan. Pada titik kritis, pertanyaannya adalah bahan apa yang perlu diperiksa. Pada dokumen pemasok, pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan status bahan itu.

Bahan yang paling sering menyulitkan

Beberapa bahan memiliki status yang bergantung pada sumbernya. Artinya, statusnya tidak bisa dipastikan hanya dari nama bahan. Bahan-bahan berikut termasuk yang sering ditemui UMK pangan dan suplemen:

• Lesitin (E322). Pengemulsi yang umumnya dari kedelai, namun sebagian berasal dari kuning telur atau lemak hewani. Alternatifnya adalah lesitin kedelai atau lesitin bunga matahari yang tercantum jelas pada label.
• Mono- dan digliserida asam lemak (E471). Pengemulsi paling umum di industri pangan, bisa dari minyak sawit atau lemak hewani. Alternatifnya adalah E471 bersertifikat halal dengan sumber asam lemak nabati yang tercantum dalam sertifikat bahan dari pemasok.
• Taurin. Asam amino pada minuman berenergi; kini umumnya sintetis, namun secara historis berasal dari empedu sapi. Alternatifnya adalah taurin sintetis yang telah tersertifikasi halal.
• L-Arginine dan asam amino lain. Bisa hasil fermentasi mikrobial atau ekstraksi dari sumber hewani. Alternatifnya adalah asam amino hasil fermentasi mikrobial bersertifikat halal dengan dokumen ketertelusuran dari pemasok.

Semua bahan di atas punya satu kesamaan: nama bahannya tidak cukup. Yang menentukan adalah sumber dan dokumen yang menyertainya.

Pola masalah yang berulang

Ada beberapa pola yang sering muncul pada UMK. Pertama, pemasok tidak menerbitkan sertifikat bahan karena skala pembeliannya kecil. Kedua, sertifikat bahan ada tetapi sudah kedaluwarga atau tidak mencantumkan nama dagang yang dipakai. Ketiga, dokumen hanya berupa nota pembelian tanpa keterangan produsen. Keempat, bahan berganti pemasok tanpa pencatatan ulang.

Pola-pola ini bukan soal ketidakpedulian. UMK biasanya membeli bahan sesuai kebutuhan produksi harian, sehingga pencatatan pemasok dianggap beban tambahan. Padahal, tanpa catatan itu, kriteria bahan sulit dipenuhi secara konsisten.

Langkah yang bisa dimulai sekarang

Persoalan dokumen pemasok tidak harus diselesaikan sekaligus. Ada urutan yang lebih masuk akal untuk UMK:

1. Daftar seluruh bahan yang dipakai, termasuk bahan tambahan dan bahan pembantu proses.
2. Tandai bahan yang statusnya bergantung pada sumber, seperti lesitin, E471, taurin, dan asam amino.
3. Untuk setiap bahan bertanda, cari tahu produsen asalnya, bukan hanya pedagang tempat membeli.
4. Minta sertifikat bahan atau surat keterangan dari produsen atau distributor resmi.
5. Simpan dokumen beserta tanggal berlakunya, lalu perbarui saat bahan berganti pemasok.

Langkah ini terlihat sederhana, tetapi menuntut kebiasaan administrasi yang rapi. Bagi UMK, manfaatnya bukan hanya untuk sertifikasi. Dokumen yang sama berguna ketika ada pertanyaan dari pembeli, saat mengikuti program pengadaan, atau ketika hendak menambah lini produk.

Peran pendamping dan batas kewenangan

Pendamping proses produk halal bertugas membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen dan memahami kriteria. Namun, pendamping tidak menetapkan status kehalalan bahan. Penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH.

Karena itu, tugas UMK adalah menyediakan bukti yang lengkap dan dapat ditelusuri. Semakin rapi dokumen pemasok, semakin kecil kemungkinan proses berhenti di tengah jalan karena pertanyaan yang tidak terjawab.

Untuk membantu pencatatan bahan dan titik kritis secara teratur, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang menampung registri bahan, penandaan titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu tempat.