Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
PP 42 Tahun 2024 menggantikan PP 39/2021 dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Aturan ini menyentuh langsung posisi Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal.
Panduan urutan langkah sertifikasi halal: dari pendaftaran, pemeriksaan LPH, sidang fatwa, hingga sertifikat diterbitkan BPJPH.
Titik kritis bahan tidak selalu terlihat di label. Ada cara menelusurinya lewat dokumen pemasok dan registri bahan.
Kewajiban sertifikasi halal bertambah dekat. Bagi UMK, hambatannya bukan sekadar biaya, tetapi bahan, dokumen, dan konsistensi produksi.
Daya saing ekspor produk halal Indonesia bertumpu pada satu hal yang sering diabaikan: ketertelusuran bahan di titik kritis.
Regulasi halal bukan sekadar kewajiban sertifikat. Ada konsekuensi praktis pada bahan, proses, dan pengawasan usaha Anda.
Sertifikasi halal bukan sekadar melengkapi berkas. Ada urutan teknis yang perlu dipahami pelaku usaha, mulai dari menyiapkan sistem jaminan produk halal hingga sertifikat terbit.
Titik kritis kehalalan sering tersembunyi di bahan penolong dan proses. Panduan menelusuri asal bahan sebelum masuk dapur produksi.
Kewajiban sertifikasi halal menuntut UMK menelusuri asal bahan dan menata sistem. Dua hal yang paling sering menjadi kendala.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
