Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
PP 42/2024 mengatur ulang penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk tata cara pendirian, akreditasi, dan pencabutan persetujuan LPH. Apa dampaknya bagi pelaku usaha?
Proses sertifikasi halal memiliki urutan tahapan yang perlu dipahami pelaku usaha. Artikel ini memandu langkah teknis dari persiapan SJPH hingga penerbitan sertifikat.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu pada bahan itu sendiri, tetapi pada asal-usul dan prosesnya. Kenali cara menelusuri hingga dokumen pemasok.
Bahan baku yang tampak sederhana bisa menyimpan titik kritis. Bagi UMK, menelusuri asal bahan sering menjadi hambatan utama sebelum mengurus sertifikasi halal.
Ekspor produk halal Indonesia bergantung pada konsistensi bahan dan dokumen. Beberapa titik kritis bahan kerap luput dari perhatian pelaku industri.
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Pelaku usaha perlu memahami cakupan dan konsekuensi praktisnya.
Sertifikasi halal bukan satu langkah, melainkan rangkaian tahap. Pahami urutan, dokumen, dan titik kritis di setiap tahap agar proses berjalan lancar.
Titik kritis bahan tidak selalu tampak dari nama di label. Artikel ini membedah empat contoh bahan dan cara menelusuri asal-usulnya secara sistematis.
Bahan baku yang tidak konsisten sering menjadi hambatan UMK saat mengurus sertifikasi halal. Artikel ini membahas akar masalah dan cara menyiasatinya.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
