UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Kesiapan Sistem
Kewajiban sertifikasi halal bukan hanya soal bahan. Bagi UMK, persoalan sering muncul pada kesiapan sistem: kebijakan, prosedur, dan bukti yang harus dijaga.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Kewajiban sertifikasi halal bukan hanya soal bahan. Bagi UMK, persoalan sering muncul pada kesiapan sistem: kebijakan, prosedur, dan bukti yang harus dijaga.
Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban domestik. Dokumen sumber bahan kritis menjadi penentu kesiapan.
UU 6/2023 mengubah UU Jaminan Produk Halal: proses lebih sederhana, ada jalur pernyataan halal untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Apa artinya di lapangan?
Proses sertifikasi halal berjalan bertahap: dari penerapan SJPH, pendaftaran, pemeriksaan LPH, hingga penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Titik kritis bahan tidak selalu pada bahan bakunya, tetapi pada asal dan prosesnya. Kenali contohnya dan cara menelusuri lewat dokumen pemasok.
Banyak UMK tahu produknya memakai bahan apa, tetapi tidak tahu asal bahan itu. Keterlacakan bahan menjadi persoalan khas yang membedakan UMK dari industri besar.
Ekspor produk halal bertumpu pada dua hal: keterlacakan bahan kritis dan sistem jaminan produk halal yang berjalan konsisten di pabrik.
Pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diatur dalam Kepka BPJPH 78/2025. Pelaku usaha perlu memahami implikasi praktisnya terhadap proses sertifikasi.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengisi formulir. Ada urutan langkah teknis yang perlu dipahami pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.