Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Titik kritis kehalalan tidak selalu tampak pada nama bahan. Artikel ini membedah empat kasus bahan dan cara menelusuri asal-usulnya secara sistematis.
Bagi UMK, kendala sertifikasi halal sering bukan pada niat, melainkan pada bahan yang dipakai sehari-hari. Menelusuri titik kritis menjadi langkah awal.
Ekspor produk halal tidak berhenti pada sertifikat. Yang diuji adalah ketahanan rantai pasok bahan: apakah titik kritis tetap terkendali saat volume naik dan pemasok berganti.
Kepka BPJPH 57/2021 menetapkan lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengubah cara pelaku usaha membuktikan proses produksinya halal.
Sertifikasi halal bukan sekadar mengurus berkas. Ada urutan teknis yang perlu dipahami pelaku usaha, dari penyiapan SJPH hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Tiga bahan yang sering luput diperiksa: emulsifier E471, lemak hewani, dan parfum berpelarut alkohol. Kenali titik kritis dan cara menelusurinya.
Bagi UMK, kendala sertifikasi halal sering bukan pada niat, melainkan pada penelusuran bahan dan titik kritis yang tidak terdokumentasi oleh pemasok.
Kesiapan ekspor halal tidak hanya soal sertifikat. Ada titik kritis bahan yang harus ditelusuri sejak dari pemasok, terutama pada produk olahan dan suplemen.
Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami implikasi praktisnya.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
