Apa yang Menyulitkan UMK Mengurus Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap menurut kelompok produk. UMK termasuk pihak yang paling merasakan dampaknya. Persoalannya jarang tunggal. Ada beberapa titik yang khas hanya dialami usaha mikro dan kecil.

1. Bahan yang berubah tanpa pemberitahuan

UMK sering membeli bahan dari pemasok kecil atau pasar. Ketika pemasok berganti merek, sumber bahan bisa ikut berubah. Perubahan itu tidak selalu disadari pelaku usaha.

Beberapa bahan memang berstatus tergantung sumber. Rennet, enzim penggumpal keju, hanya halal bila berasal dari hewan yang disembelih syar'i atau dari sumber mikrobial bersertifikat. Gelatin halal hanya bila sumber dan penyembelihannya jelas. Daging hasil pemisahan mekanis (MSM) berisiko bercampur berbagai jenis hewan. Lemak hewani dan shortening dapat berasal dari lemak babi.

Bahan-bahan itu muncul di produk yang lazim dibuat UMK: keju, permen jeli, sosis, bakso, kue kering, dan gorengan kemasan. Tanpa catatan bahan yang rapi, pelaku usaha sulit membuktikan asal-usulnya saat diminta dokumen.

2. Sistem jaminan produk halal terasa berat

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 menjadi acuan penerapan sistem jaminan produk halal di sisi pelaku usaha. Isinya lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Keputusan ini diubah dengan Kepka 20/2023.

Lima kriteria itu menuntut kebijakan tertulis, daftar bahan, prosedur produksi, dan evaluasi berkala. Bagi usaha yang dikelola satu sampai tiga orang, menyusun dokumen seperti ini bersaing langsung dengan waktu produksi dan penjualan.

3. Jalur self-declare tetap butuh kesiapan

UU Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan proses sertifikasi dan memperkenalkan skema pernyataan halal atau self-declare untuk UMK. Skema ini memang meringankan, tetapi tidak menghapus kewajiban. Pelaku usaha tetap harus memahami bahan yang dipakai dan memastikan proses produksinya tidak bersinggungan dengan bahan tidak halal.

Kesalahpahaman yang sering muncul: self-declare dianggap bebas syarat. Padahal jalur ini menuntut kejujuran data dan kemampuan menjelaskan titik kritis bahan bila diminta.

4. Titik kritis bahan sulit ditelusuri

Masalah penelusuran bukan soal kemauan, melainkan akses informasi. UMK jarang mendapat spesifikasi teknis lengkap dari pemasok. Nama bahan di kemasan bisa berupa istilah umum yang tidak menyebut sumbernya.

Untuk bahan berisiko seperti gelatin, rennet, MSM, dan lemak hewani, pelaku usaha perlu alternatif yang jelas. Gelatin ikan, gelatin sapi bersertifikat, agar-agar, atau karagenan dapat menggantikan gelatin. Rennet mikrobial dapat menggantikan rennet hewani. Minyak sawit, minyak kelapa, dan margarin nabati dapat menggantikan lemak hewani. Produk daging olahan memerlukan jaminan lini produksi khusus halal.

5. Perubahan regulasi yang berlapis

Aturan halal terus disesuaikan. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya, dan diubah dengan KMA 944/2024. Di sisi lain, UU 6/2023 membuka jalan bagi Komite Fatwa Produk Halal.

Bagi UMK, lapisan aturan ini menyulitkan karena informasi yang beredar sering tidak lengkap. Pelaku usaha perlu tahu aturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah diubah.

6. Mutu pemeriksaan yang tidak bisa ditawar

Lembaga Pemeriksa Halal bekerja mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Standar ini mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, penanganan keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Konsekuensinya, dokumen yang tidak konsisten akan terlihat. Pemeriksaan tidak bisa dilewati dengan sekadar pernyataan lisan.

Yang perlu dipahami UMK

Hambatan UMK bersifat struktural, bukan semata soal biaya. Bahan yang berubah, dokumen yang harus disusun, dan penelusuran asal bahan adalah tiga beban utama. Menyiapkan ketiganya sejak awal lebih ringan daripada membenahi di tengah proses.

Perlu dicatat, penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal hanya diterbitkan BPJPH.

Untuk merapikan kebijakan halal, daftar bahan, dan titik kritis sebelum mengajukan sertifikasi, IndoHalal.id menyediakan platform SJPH yang membantu pelaku usaha mengelola seluruh kriteria SJPH dalam satu aplikasi.