UMK dan Sertifikasi Halal: Persoalan Lini Produksi Campuran

Persoalan UMK dalam sertifikasi halal sering dibahas sebagai soal berkas dan biaya. Ada satu persoalan lain yang jarang diangkat: lini produksi campuran. Satu dapur, satu alat, satu wadah, dipakai bergantian untuk produk yang berbeda. Kondisi ini lazim pada usaha mikro dan kecil, dan berdampak langsung pada kesiapan sertifikasi.

Mengapa lini produksi campuran jadi masalah

Sistem jaminan produk halal bertumpu pada pemisahan yang dapat dibuktikan. Bahan yang dipakai harus jelas asalnya, dan prosesnya harus terlacak. Ketika satu alat dipakai untuk beberapa produk dengan bahan berbeda, pertanyaan yang muncul bukan hanya apa bahannya, tetapi juga apakah bekas pemakaian sebelumnya bisa dipertanggungjawabkan.

Pada usaha kecil, hal ini muncul dalam bentuk yang sederhana. Satu loyang dipakai untuk bolu dan untuk produk yang memakai pelapis kilap. Satu wajan dipakai untuk menggoreng beberapa jenis isian. Satu mesin giling dipakai untuk beberapa adonan.

Titik kritis yang sering muncul di dapur UMK

Beberapa bahan yang umum dipakai UMK punya status yang tidak bisa dipastikan tanpa dokumen dari pemasok.

• Shellac (E904). Pelapis mengilap dari resin serangga kutu lak. Secara materi umumnya ditoleransi, tetapi prosesnya perlu dicek. Sering dipakai sebagai pelapis kilap permen, pil obat atau suplemen, dan pelapis buah segar.
• Enzim mikrobial pengolahan pangan. Kategori luas enzim seperti amilase, protease, dan lipase. Sumbernya bisa mikrobial, nabati, atau hewani. Dipakai antara lain pada sirup glukosa dan fruktosa, pelunak daging, produksi jus dan keju, serta deterjen pencuci piring yang kontak tidak langsung dengan pangan.
• Daging hasil pemisahan mekanis (MSM). Daging sisa tulang yang diekstraksi mesin. Berisiko bercampur dari berbagai jenis hewan. Umum dipakai pada sosis, nugget, bakso, dan produk olahan daging berharga ekonomis.
• Ragi (yeast). Umumnya halal, tetapi media pertumbuhannya perlu dicek. Dipakai pada roti, produk fermentasi, dan ragi instan kemasan rumah tangga.

Bagi UMK, persoalan bukan sekadar tahu daftar ini. Persoalannya adalah memperoleh dokumen sumber dari pemasok. Pembelian bahan sering dilakukan dalam jumlah kecil, kadang tanpa nota rinci, kadang dari pengecer yang tidak meneruskan informasi asal bahan.

Jalur self-declare dan batasnya

Jalur pernyataan halal tersedia untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah. Namun jalur ini tetap menuntut kejelasan bahan dan proses. Ketika lini produksi bercampur, penilaian risiko tidak lagi sederhana. Produk yang tampak berisiko rendah bisa menjadi rumit karena bersinggungan dengan bahan yang statusnya belum jelas.

Langkah praktis yang bisa dimulai

1. Pisahkan daftar bahan per produk. Catat merek, pemasok, dan nomor batch bila ada.
2. Tandai bahan yang statusnya belum pasti. Mulai dari yang termasuk titik kritis.
3. Minta dokumen sumber kepada pemasok. Bila pemasok tidak bisa menyediakan, pertimbangkan mengganti bahan.
4. Pilih alternatif yang lebih mudah dilacak. Untuk shellac, bisa dipakai shellac bersertifikat halal dengan pelarut terverifikasi atau pelapis nabati seperti carnauba wax murni. Untuk enzim, bisa dipilih enzim mikrobial hasil fermentasi bersertifikat halal dengan dokumen sumber dari pemasok. Untuk ragi, ragi dengan media pertumbuhan nabati bersertifikat halal umumnya sudah menjadi standar industri modern.
5. Catat urutan pemakaian alat. Bila satu alat dipakai bergantian, tuliskan prosedur pembersihan yang dijalankan.

Kerangka regulasi yang perlu dipahami

Kewajiban sertifikasi halal untuk kelompok produk tertentu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, yang kemudian diubah dengan KMA 944/2024. Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, pengganti PP 39/2021. Regulasi ini mengatur tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.

Untuk lembaga pemeriksa, pedoman akreditasi diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2025. Pedoman ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012, standar yang mengatur ketidakberpihakan, kerahasiaan, kompetensi personel, manajemen keluhan dan banding, serta pertanggunggugatan.

Perlu diingat bahwa penetapan kehalalan adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat hanya diterbitkan BPJPH.

Mulai dari yang paling dekat

Bagi UMK, persoalan lini produksi campuran tidak selalu selesai dengan menambah peralatan. Yang lebih menentukan adalah ketertiban pencatatan. Bahan apa yang masuk, dari siapa, dan dipakai untuk produk apa. Ketika catatan itu rapi, pembahasan titik kritis menjadi lebih singkat dan proses sertifikasi lebih mudah disiapkan.

Untuk merapikan kebijakan halal, registri bahan, titik kritis, dan kesiapan sertifikasi dalam satu tempat, platform SJPH dari IndoHalal.id dapat membantu pelaku usaha mengelola seluruh kriteria SJPH secara terstruktur.