Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
25 hasil
Pedoman akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diatur dalam Kepka BPJPH 78/2025. Apa isinya dan apa konsekuensi praktisnya bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal.
Kepka BPJPH 243/2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Pelaku usaha perlu memahami isinya agar proses sertifikasi lebih terukur.
Aturan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal menentukan siapa yang boleh memeriksa produk Anda. Ini isi dan konsekuensi praktisnya bagi pelaku usaha.
Kepka BPJPH 57/2021 memuat lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang harus dipenuhi pelaku usaha, mulai dari komitmen hingga pemantauan dan evaluasi.
PP 42 Tahun 2024 menggantikan PP 39/2021 dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Aturan ini menyentuh langsung posisi Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal.
Regulasi halal bukan sekadar kewajiban sertifikat. Ada konsekuensi praktis pada bahan, proses, dan pengawasan usaha Anda.
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Ini artinya bagi pelaku usaha.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.
