Wajib Halal 17 Oktober 2026: Apa yang Harus Disiapkan Sekarang
Tenggat tinggal hitungan minggu. Ini urutan kerja paling efisien bila Anda baru memulai hari ini.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
126 hasil
Tenggat tinggal hitungan minggu. Ini urutan kerja paling efisien bila Anda baru memulai hari ini.
UU 6/2023 mengubah cara sertifikasi halal dijalankan: proses lebih sederhana, ada jalur self-declare untuk UMK, dan Komite Fatwa Produk Halal. Ini konsekuensi praktisnya.
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Pahami urutan langkah, dokumen yang perlu disiapkan, dan peran tiap pihak dalam alur sertifikasi.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu pada bahan itu sendiri, tetapi pada asal-usul dan prosesnya. Kenali empat contoh bahan dan cara menelusurinya.
Kewajiban sertifikasi halal sudah diatur. Bagi UMK, hambatan yang paling sering muncul justru sederhana: dokumen bahan dari pemasok yang sulit dilacak.
Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban domestik. Bagi industri berorientasi ekspor, SJPH menjadi bagian dari kesiapan dokumen dan keterlacakan bahan.
KMA 748/2021 menetapkan kelompok produk yang wajib bersertifikat halal beserta penahapannya. Apa artinya bagi pelaku usaha yang menyiapkan sertifikasi?
Sertifikasi halal adalah proses bertahap. Artikel ini memandu langkah teknis yang perlu disiapkan pelaku usaha, dari pendaftaran hingga sertifikat terbit.
Titik kritis kehalalan bahan tidak selalu terlihat pada nama bahannya. Penelusuran yang benar dimulai dari sumber, proses, hingga dokumen pendukung.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.