Titik Kritis Bahan sebagai Penentu Daya Saing Ekspor Halal
Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban. Ketertelusuran bahan menentukan penerimaan produk di pasar tujuan.
Kabar kebijakan, panduan teknis, dan dinamika industri halal.
128 hasil
Bagi industri berorientasi ekspor, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban. Ketertelusuran bahan menentukan penerimaan produk di pasar tujuan.
Keputusan Kepala BPJPH Nomor 243 Tahun 2025 menetapkan 27 jenis layanan halal beserta persyaratan, jangka waktu, dan tarif. Ini artinya bagi pelaku usaha.
Sertifikasi halal berjalan melalui urutan tahap yang jelas. Memahami setiap tahap membantu Anda menyiapkan dokumen dan bahan sebelum auditor masuk.
Titik kritis kehalalan bukan soal bahan haram, melainkan soal asal-usul yang tidak jelas. Pelaku usaha perlu tahu cara menelusurinya hingga ke pemasok.
Kewajiban sertifikasi halal menuntut bukti bahan, proses, dan sistem. Bagi UMK, beban terberat justru ada di dokumen dan rantai pasok.
Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif. Bagi industri berorientasi ekspor, ia menyangkut penerimaan pasar dan kepercayaan pembeli.
Salah pilih jalur berarti kehilangan waktu berminggu-minggu. Ini pembeda yang menentukan.
Bukan gelatin atau daging. Yang sering lolos justru bahan yang terlihat sepele.
Program fasilitasi terbesar sejauh ini. Ini kriteria dan cara memanfaatkannya.
Tanpa biaya untuk konsultasi awal. Respons rata-rata di bawah 15 menit pada jam kerja.
Tanya langsung ke konsultan dan auditor halal bersertifikat.
Jawaban konsultan bersifat panduan teknis. Penetapan kehalalan produk adalah kewenangan Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikat halal hanya diterbitkan oleh BPJPH.